Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas  




Sabtu 07 Desember 2019

17:36 WIB

Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas
@prfmnews

Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas
PRFMNewsChannel

Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas
Kamis 21 November 2019, 18:57 WIB
Pilkada Serentak 2020
Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas
Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas




Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Foto Oleh : Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PRFM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengantisipasi terulangnya kejadian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas pemilu kelelahan berujung meninggal pada Pilkada 2020. Bawaslu menguraikan sejumlah masalah agar beban kerja petugas KPPS dan panwaslu tidak terkuras.

"Mulai dari manajemen elektoralnya yang harus terkelola baik, baik perencanaan, pengadaan, maupun distribusi logistik. Soal teknis penyelenggaraan hari H yang efektif dan efisien harus kita lakukan," ujar Ketua Bawaslu Jabar Abdullah saat on air di 107,5 PRFM News Channel, Kamis (21/11/2019).

Abdullah mengatakan keterlambatan logistik pemilu memang menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan masalah pada petugas. Menurutnya, petugas harus menunggu hingga logistik tiba di TPS atau di tempat penghitungan suara.

"Kami antisipasi belajar dari pileg dan pilpres kemarin. Kami lakukan fungsi pengawasan Bawaslu juga. Mulai kami intensifkan menilai titik bebannya di mana. Apakah kemudian mereka stand by karena menunggu ketidakpastian ketika distribusi logistik, jadi banyak yang mulai begadang," tuturnya.

Menurut Abdullah, pedoman teknis distribusi logistik berupa skema 5-3-1 (H-5 sudah harus sampai di Kecamatan, H-3 di Kelurahan, H-1 di TPS) harus mulai terpola. Sehingga aspek tepat perencanaannya, tepat pengadaannya, tepat distribusinya dan tepat sasarannya bisa tercapai, sehingga bisa mengurangi beban kerja petugas KPPS dan panwaslu. 

"Misal jangan sampai ada surat suara tertukar, sehingga membuat penyelenggara kebingungan dan menambah beban kerja mereka, sehingga membuat kelelahan fisik petugas pemilu dan pengawas," tambahnya.

Selain persoalan logistik, Abdullah mengatakan proses penghitungan juga dapat menjadi masalah. Pada pileg dan pilpres lalu, banyaknya surat suara yang harus dihitung menjadi persoalan sehingga petugas kelelahan.

Namun, pada Pilkada 2020, dia berharap proses rekap tidak menimbulkan banyak masalah. Sebab, Pilkada di Jabar hanya akan dilakukan di 8 kabupaten dan kota di Jabar serta tidak ada pemilihan gubernur.

"Kalau di Pilkada (2020) nanti, jenis surat suaranya satu jenis atau fokus kepada pemilihan kepala daerah saja sehingga bebannya diprediksi tidak seberat pileg pilpres lalu," ujarnya.

Meski begitu, Abdullah menyebut Bawaslu serta KPU akan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, untuk menyediakan dokter-dokter dan tim medis yang memberikan layanan kesehatan stand by atau mobile di TPS-TPS.

"Sehingga bisa mengontrol situasi penyelenggara maupun pengawasan pada hari H di TPS. Misal disediakan dokter yang mobile atau ada yang stand by sehingga kalau ada sesuatu bisa diantisipasi. Jadi kalau ada yang kelelahan bisa ditensi dan di back up oleh tim Medis. Untuk antisipasi," tuturnya.

Seperti diketahui, ada 8 daerah di Jawa Barat (Jabar) yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2020. Daerah-daerah itu adalah Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya,  Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang. 










 

BERITA TERKAIT


Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas
 

BERITA PILIHAN


Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

 

BERITA LAINNYA

Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

PLN Jabar Imbau Masyarakat Periksa Listrik Sebelum Liburan
Sabtu 07 Desember 2019


Jalan Raya Kertasari Sudah Bisa Dilalui
Sabtu 07 Desember 2019 Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas Jelang Libur Nataru, Polresta Bandung dan Dishub Gelar Operasi Ramcek
Sabtu 07 Desember 2019 Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bandung Raya Berpotensi Hujan di Siang hingga Malam
Sabtu 07 Desember 2019 Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas Wajib Pajak Taat Diganjar Penghargaan
Sabtu 07 Desember 2019 Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas BPPD Bandung Kumpulkan 11 Miliar dari Pembebasan Denda Pajak 2019
Sabtu 07 Desember 2019 Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas Eko Maung: Dua Gol Bunuh Diri Persib Bukan Pengaturan Skor
Sabtu 07 Desember 2019 Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

 

 

BERITA TERKAIT

Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas
Kamis 21 November 2019, 18:57 WIB
Pilkada Serentak 2020

Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas
Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas


Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Sumber Foto : Pikiran Rakyat


BANDUNG, (PRFM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengantisipasi terulangnya kejadian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas pemilu kelelahan berujung meninggal pada Pilkada 2020. Bawaslu menguraikan sejumlah masalah agar beban kerja petugas KPPS dan panwaslu tidak terkuras.

"Mulai dari manajemen elektoralnya yang harus terkelola baik, baik perencanaan, pengadaan, maupun distribusi logistik. Soal teknis penyelenggaraan hari H yang efektif dan efisien harus kita lakukan," ujar Ketua Bawaslu Jabar Abdullah saat on air di 107,5 PRFM News Channel, Kamis (21/11/2019).

Abdullah mengatakan keterlambatan logistik pemilu memang menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan masalah pada petugas. Menurutnya, petugas harus menunggu hingga logistik tiba di TPS atau di tempat penghitungan suara.

"Kami antisipasi belajar dari pileg dan pilpres kemarin. Kami lakukan fungsi pengawasan Bawaslu juga. Mulai kami intensifkan menilai titik bebannya di mana. Apakah kemudian mereka stand by karena menunggu ketidakpastian ketika distribusi logistik, jadi banyak yang mulai begadang," tuturnya.

Menurut Abdullah, pedoman teknis distribusi logistik berupa skema 5-3-1 (H-5 sudah harus sampai di Kecamatan, H-3 di Kelurahan, H-1 di TPS) harus mulai terpola. Sehingga aspek tepat perencanaannya, tepat pengadaannya, tepat distribusinya dan tepat sasarannya bisa tercapai, sehingga bisa mengurangi beban kerja petugas KPPS dan panwaslu. 

"Misal jangan sampai ada surat suara tertukar, sehingga membuat penyelenggara kebingungan dan menambah beban kerja mereka, sehingga membuat kelelahan fisik petugas pemilu dan pengawas," tambahnya.

Selain persoalan logistik, Abdullah mengatakan proses penghitungan juga dapat menjadi masalah. Pada pileg dan pilpres lalu, banyaknya surat suara yang harus dihitung menjadi persoalan sehingga petugas kelelahan.

Namun, pada Pilkada 2020, dia berharap proses rekap tidak menimbulkan banyak masalah. Sebab, Pilkada di Jabar hanya akan dilakukan di 8 kabupaten dan kota di Jabar serta tidak ada pemilihan gubernur.

"Kalau di Pilkada (2020) nanti, jenis surat suaranya satu jenis atau fokus kepada pemilihan kepala daerah saja sehingga bebannya diprediksi tidak seberat pileg pilpres lalu," ujarnya.

Meski begitu, Abdullah menyebut Bawaslu serta KPU akan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, untuk menyediakan dokter-dokter dan tim medis yang memberikan layanan kesehatan stand by atau mobile di TPS-TPS.

"Sehingga bisa mengontrol situasi penyelenggara maupun pengawasan pada hari H di TPS. Misal disediakan dokter yang mobile atau ada yang stand by sehingga kalau ada sesuatu bisa diantisipasi. Jadi kalau ada yang kelelahan bisa ditensi dan di back up oleh tim Medis. Untuk antisipasi," tuturnya.

Seperti diketahui, ada 8 daerah di Jawa Barat (Jabar) yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2020. Daerah-daerah itu adalah Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya,  Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang. 






 

BERITA LAINNYA



Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

Jalan Raya Kertasari Sudah Bisa Dilalui
Sabtu 07 Desember 2019
Jawa Barat


Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas

Wajib Pajak Taat Diganjar Penghargaan
Sabtu 07 Desember 2019
Kota Bandung