PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana  




Minggu 21 Juli 2019

02:52 WIB

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana
@prfmnews

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana
PRFMNewsChannel

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana
Jumat 05 Juli 2019, 22:12 WIB
Liputan Khusus PIPPK

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana
PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana




PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

Redaksi Oleh : Iqbal Pratama
Foto Oleh : Ilustrasi - PRFM & Humas Pemkot Bandung

BANDUNG, (PRFM) - Dayat Hidayat, mantan Lurah Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, tertunduk lesu saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, pertengahan Februari lalu.

Dayat divonis bersalah oleh majelis hakim atas kasus korupsi dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) sebesar Rp 118 juta. 

Ketua majelis hakim, Sri Mumpuni memvonis Dayat dengan hukuman 2 tahun penjara disertai denda.

Sidang yang digelar pada 20 Februari 2019 pagi itu, merupakan akhir dari rentetan sidang yang telah dijalani Dayat saat ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2018.

Kasus bermula saat Dayat melaksanakan program PIPPK di wilayahnya pada tahun anggaran 2015.

Dayat Hidayat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai SK Walikota Bandung No. 954/Kep.007/-DPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015. 

Dayat pun menunjuk pihak ketiga untuk pelaksanaan program, dalam hal ini pembanguan sejumlah ruas jalan di wilayahnya. 

Salah satu auditor senior di Inspektorat Kota Bandung, yang memeriksa kasus ini pada 2016 lalu, menceritakan kepada wartawan Pikiran Rakyat bahwa sang lurah terbukti menyerahkan dana PIPPK kepada pihak ketiga yang mengaku memiliki kedekatan dengan salah satu pejabat tinggi Pemkot Bandung. 

Meski anggaran sudah cair, tindakan Dayat terindikasi tak sesuai peraturan maupun petunjuk teknis PIPPK.

”Pihak ketiga ini lantas membawa kabur uang, tanpa sedikit pun mengerjakan proyek infrastruktur di sana. Yang mengherankan, bagaimana duit bisa sampai cair jika juklak juknis tidak terpenuhi? Artinya, masih ada kelemahan-kelemahan dalam pengawasan,” kata auditor.

Pemberdayaan ? 

Kasus Dayat ini membuka penelusuran lainnya tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal ini. Ketua RW dan warga hanya diposisikan sebagai objek dengan keterlibatan sangat minim dalam pengelolaan dana. Akhirnya,  Lurah malah main tunjuk pihak ketiga. 

Padahal, program PIPPK seharusnya menitikberatkan pada peran serta pemberdayaan masyarakat. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui jalannya pembanggunan di wilayah tempat tinggalnya.

Baca juga: PIPPK Kota Bandung: Program Unggulan “Enteng” Penyelewengan ?

Wakil Ketua Forum RW Kota Bandung, Marzuki Fajar secara terang-terangan meminta pengelolaan 100 juta per RW dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Menurutnya, selama ini program tersebut masih diputuskan secara sepihak oleh Lurah dan Camat. 

"Kami ingin dana RW ini diswakelola tanpa melibatkan pihak ketiga saat mengerjakan proyek infrastruktur. Tujuannya agar lebih transparan dan dapat diawasi oleh warganya," kata Marzuki saat On Air di PRFM, beberapa waktu lalu. 

Terkait hal ini, Marzuki meminta pengawasan penyaluran dana RW bisa diperketat dan lebih transparan. Dikhawatirkan, warga yang harusnya mendapat manfaat tapi tidak menerima apa-apa.

"Program 100 juta per RW sudah sangat baik karena dibuat untuk memberdayakan masyarakat. Bahkan daerah lain ingin mengadopsi program ini. Namun pengawasan penyaluran dananya masih lemah. Ini yang harus dikawal," terangnya.

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

Dilain pihak, Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana justru meminta warga untuk turut aktif dalam pelaksanaan program PIPPK ini. Yana juga meminta ada dorongan untuk melibatkan masyarakat dalam pekasanaan PIPPK. 

"Karena masyarakat kewilayahan itu lebih paham kebutuhan di wilayahnya. Ini sedang coba kita fasilitasi," ujarnya saat menghadiri acara Pendampingan Teknis Para Ketua RW dan para PPTK Kelurahan dalam Pelaksanakan PIPPK Tahun 2019 di Graha PT Indah Karya, awal April lalu. 

Yana merasa sepakat bahwa seharusnya program PIPPK dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

"PIPPK ini satu program yang baik, karena tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan di kewilayahan," ujarnya.  

Pendampingan Teknis Para Ketua RW dan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kelurahan dalam Pelaksanakan PIPPK Tahun 2019 itu diikuti oleh para ketua RW  dan hadir juga  aparatur kelurahan di wilayahnya masing-masing.  

Tujuan kegiatan itu tampak jelas, agar meningkatkan pemahaman tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pe evaluasi program PIPPK.

Melihat masih banyaknya hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan program PIPPK ini, lantas bagaimana efektfitas penggunaan dana 100 juta per RW yang diterapkan Pemkot Bandung sejak tahun 2015?  Ikuti cerita selanjutnya hanya di www.prfmnews.com

(Tim Liputan : Iqbal, Rizky, Indra, Anggi)


PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

 

BERITA TERKAIT


PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana
 

BERITA PILIHAN


PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

 

BERITA LAINNYA

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

Muncul Wacana Pembubaran SMK, Pengamat: Pemprov Jangan Sembarang Kasih Izin
Sabtu 20 Juli 2019


21 Tahun Hilang Kontak, Turini Ditemukan dan Segera Dipulangkan ke Indonesia
Sabtu 20 Juli 2019 PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana Diduga Korsleting Listrik, Dua rumah di Cimenyan Ludes Terbakar
Sabtu 20 Juli 2019 PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana Diduga Korsleting Listrik, Dua rumah di Cimenyan Ludes Terbakar
Sabtu 20 Juli 2019 PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana Rambu di Kawasan Rekayasa Lalin Belum Maksimal, Polisi Tunggu Perda
Sabtu 20 Juli 2019 PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana Indonesia Open 2019: Kevin-Marcus ke Final, Indonesia Pastikan Satu Gelar
Sabtu 20 Juli 2019 PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana Atasi Cegukan dengan Pelatihan Pernapasan
Sabtu 20 Juli 2019 PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

 

 

BERITA TERKAIT

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana
Jumat 05 Juli 2019, 22:12 WIB
Liputan Khusus PIPPK

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana
PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana


PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

Redaksi Oleh : Iqbal Pratama
Sumber Foto : Ilustrasi - PRFM & Humas Pemkot Bandung


BANDUNG, (PRFM) - Dayat Hidayat, mantan Lurah Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, tertunduk lesu saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, pertengahan Februari lalu.

Dayat divonis bersalah oleh majelis hakim atas kasus korupsi dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) sebesar Rp 118 juta. 

Ketua majelis hakim, Sri Mumpuni memvonis Dayat dengan hukuman 2 tahun penjara disertai denda.

Sidang yang digelar pada 20 Februari 2019 pagi itu, merupakan akhir dari rentetan sidang yang telah dijalani Dayat saat ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2018.

Kasus bermula saat Dayat melaksanakan program PIPPK di wilayahnya pada tahun anggaran 2015.

Dayat Hidayat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai SK Walikota Bandung No. 954/Kep.007/-DPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015. 

Dayat pun menunjuk pihak ketiga untuk pelaksanaan program, dalam hal ini pembanguan sejumlah ruas jalan di wilayahnya. 

Salah satu auditor senior di Inspektorat Kota Bandung, yang memeriksa kasus ini pada 2016 lalu, menceritakan kepada wartawan Pikiran Rakyat bahwa sang lurah terbukti menyerahkan dana PIPPK kepada pihak ketiga yang mengaku memiliki kedekatan dengan salah satu pejabat tinggi Pemkot Bandung. 

Meski anggaran sudah cair, tindakan Dayat terindikasi tak sesuai peraturan maupun petunjuk teknis PIPPK.

”Pihak ketiga ini lantas membawa kabur uang, tanpa sedikit pun mengerjakan proyek infrastruktur di sana. Yang mengherankan, bagaimana duit bisa sampai cair jika juklak juknis tidak terpenuhi? Artinya, masih ada kelemahan-kelemahan dalam pengawasan,” kata auditor.

Pemberdayaan ? 

Kasus Dayat ini membuka penelusuran lainnya tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal ini. Ketua RW dan warga hanya diposisikan sebagai objek dengan keterlibatan sangat minim dalam pengelolaan dana. Akhirnya,  Lurah malah main tunjuk pihak ketiga. 

Padahal, program PIPPK seharusnya menitikberatkan pada peran serta pemberdayaan masyarakat. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui jalannya pembanggunan di wilayah tempat tinggalnya.

Baca juga: PIPPK Kota Bandung: Program Unggulan “Enteng” Penyelewengan ?

Wakil Ketua Forum RW Kota Bandung, Marzuki Fajar secara terang-terangan meminta pengelolaan 100 juta per RW dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Menurutnya, selama ini program tersebut masih diputuskan secara sepihak oleh Lurah dan Camat. 

"Kami ingin dana RW ini diswakelola tanpa melibatkan pihak ketiga saat mengerjakan proyek infrastruktur. Tujuannya agar lebih transparan dan dapat diawasi oleh warganya," kata Marzuki saat On Air di PRFM, beberapa waktu lalu. 

Terkait hal ini, Marzuki meminta pengawasan penyaluran dana RW bisa diperketat dan lebih transparan. Dikhawatirkan, warga yang harusnya mendapat manfaat tapi tidak menerima apa-apa.

"Program 100 juta per RW sudah sangat baik karena dibuat untuk memberdayakan masyarakat. Bahkan daerah lain ingin mengadopsi program ini. Namun pengawasan penyaluran dananya masih lemah. Ini yang harus dikawal," terangnya.

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

Dilain pihak, Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana justru meminta warga untuk turut aktif dalam pelaksanaan program PIPPK ini. Yana juga meminta ada dorongan untuk melibatkan masyarakat dalam pekasanaan PIPPK. 

"Karena masyarakat kewilayahan itu lebih paham kebutuhan di wilayahnya. Ini sedang coba kita fasilitasi," ujarnya saat menghadiri acara Pendampingan Teknis Para Ketua RW dan para PPTK Kelurahan dalam Pelaksanakan PIPPK Tahun 2019 di Graha PT Indah Karya, awal April lalu. 

Yana merasa sepakat bahwa seharusnya program PIPPK dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

"PIPPK ini satu program yang baik, karena tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan di kewilayahan," ujarnya.  

Pendampingan Teknis Para Ketua RW dan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kelurahan dalam Pelaksanakan PIPPK Tahun 2019 itu diikuti oleh para ketua RW  dan hadir juga  aparatur kelurahan di wilayahnya masing-masing.  

Tujuan kegiatan itu tampak jelas, agar meningkatkan pemahaman tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pe evaluasi program PIPPK.

Melihat masih banyaknya hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan program PIPPK ini, lantas bagaimana efektfitas penggunaan dana 100 juta per RW yang diterapkan Pemkot Bandung sejak tahun 2015?  Ikuti cerita selanjutnya hanya di www.prfmnews.com

(Tim Liputan : Iqbal, Rizky, Indra, Anggi)


 

BERITA LAINNYA



PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana

 

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

PIPPK Kota Bandung: Minim Pelibatan Warga, Rp100 Juta Entah Kemana