PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah  




Kamis 18 Januari 2018

02:41 WIB

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah
@prfmnews

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah
PRFMNewsChannel

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah
Jumat 12 Januari 2018, 06:29 WIB

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah
PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah




PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Humas MENPAN RB

BANDUNG, (PRFM) - Pasca pendaftaran pasangan calon (Paslon) kepala daerah, mulai gubernur, bupati dan walikota, masing-masing beserta wakilnya, suasana politik di tanah air semakin memanas. Namun hal itu jangan sampai mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya untuk terlibat dan bersikap tidak netral.


"Sebagai abdi negara, ASN harus tetap netral dan profesional dalam Pilkada Serentak tahun 2018 ini.  Abdi negara jangan tergoda dengan janji dari Paslon, misalnya kenaikan jabatan, dengan catatan mau menjadi tim sukses Paslon kepala daerah. Tugas kita kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat dengan baik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Jakarta, Kamis (11/1/2018).


Diingatkan, dalam melaksanakan tugasnya, ASN jangan terpengaruh terpengaruh dengan suasana politik yang saat ini terjadi. Dikatakan, pesta demokrasi memang harus sukses dan diharapkan bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu mendatangkan kemakmuran rakyat di daerah. 


Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh kendor atau terganggu oleh hingar-bingar urusan politik. ASN terutama di daerah harus tetap fokus dengan pekerjaan masing masing sesuai tugas dan fungsinya, dan jangan tergiur ajakan untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah. 

Selain itu ASN jangan tergoda oleh iming-iming para pasangan calon yang memintanya menjadi tim sukses dengan imbalan kenaikan jabatan atau yang lainnya. 


“Kalau ada bakal pasangan calon kepala daerah yang menjanjikan akan memberikan jabatan, jangan pedulikan. ASN harus tetap netral serta tidak tergiur dengan janji tersebut,” tegasnya.


Dikatakan, saat ini pengisian jabatan khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak ditentukan oleh seberapa dekat seseorang dengan pimpinan daerah, tetapi dilakukan dengan open recruitment atau open bidding. Dengan cara itu, tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin seorang ASN dapat menempati posisi pejabat pimpinan tinggi.

 

Selain itu, promosi jabatan harus mengikuti peraturan yang berlaku serta melalui tahapan yang jelas dan terukur. Kalau ingin naik jabatan, jangan mencari dengan cara-cara yang tidak normal.


Demi menjaga netralitas ASN, sebelumnya Menteri PANRB telah menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Salah satu isi dalam surat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.


Bagi PNS yang melanggar, sanksi pun menanti. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksinya mulai hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji dan pangkat, hingga hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 




PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

 

BERITA TERKAIT


PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah
 

BERITA PILIHAN


PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

 

BERITA LAINNYA

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Okto Maniani Ikut Seleksi di Persib
Rabu 17 Januari 2018


Panpel Pastikan Laga Lanjutan Grup A Piala Presiden Tetap di GBLA
Rabu 17 Januari 2018 PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah Kurang dari 24 Jam Polisi Berhasil Bekuk Pelaku Jambret yang Viral
Rabu 17 Januari 2018 PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah Berkas Administrasi Bapaslon Masih Perlu Perbaikan
Rabu 17 Januari 2018 PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah Masalah LHK, Aries : Segera Diurus
Rabu 17 Januari 2018 PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah Berkas Administrasi Bapaslon Masih Perlu Perbaikan
Rabu 17 Januari 2018 PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah RSUD Pangandaran Disiapkan Menjadi Rumah Sakit Kelas A
Rabu 17 Januari 2018 PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

 

 

BERITA TERKAIT

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah
Jumat 12 Januari 2018, 06:29 WIB

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah
PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah


PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Humas MENPAN RB


BANDUNG, (PRFM) - Pasca pendaftaran pasangan calon (Paslon) kepala daerah, mulai gubernur, bupati dan walikota, masing-masing beserta wakilnya, suasana politik di tanah air semakin memanas. Namun hal itu jangan sampai mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya untuk terlibat dan bersikap tidak netral.


"Sebagai abdi negara, ASN harus tetap netral dan profesional dalam Pilkada Serentak tahun 2018 ini.  Abdi negara jangan tergoda dengan janji dari Paslon, misalnya kenaikan jabatan, dengan catatan mau menjadi tim sukses Paslon kepala daerah. Tugas kita kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat dengan baik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Jakarta, Kamis (11/1/2018).


Diingatkan, dalam melaksanakan tugasnya, ASN jangan terpengaruh terpengaruh dengan suasana politik yang saat ini terjadi. Dikatakan, pesta demokrasi memang harus sukses dan diharapkan bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu mendatangkan kemakmuran rakyat di daerah. 


Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh kendor atau terganggu oleh hingar-bingar urusan politik. ASN terutama di daerah harus tetap fokus dengan pekerjaan masing masing sesuai tugas dan fungsinya, dan jangan tergiur ajakan untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah. 

Selain itu ASN jangan tergoda oleh iming-iming para pasangan calon yang memintanya menjadi tim sukses dengan imbalan kenaikan jabatan atau yang lainnya. 


“Kalau ada bakal pasangan calon kepala daerah yang menjanjikan akan memberikan jabatan, jangan pedulikan. ASN harus tetap netral serta tidak tergiur dengan janji tersebut,” tegasnya.


Dikatakan, saat ini pengisian jabatan khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak ditentukan oleh seberapa dekat seseorang dengan pimpinan daerah, tetapi dilakukan dengan open recruitment atau open bidding. Dengan cara itu, tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin seorang ASN dapat menempati posisi pejabat pimpinan tinggi.

 

Selain itu, promosi jabatan harus mengikuti peraturan yang berlaku serta melalui tahapan yang jelas dan terukur. Kalau ingin naik jabatan, jangan mencari dengan cara-cara yang tidak normal.


Demi menjaga netralitas ASN, sebelumnya Menteri PANRB telah menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Salah satu isi dalam surat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.


Bagi PNS yang melanggar, sanksi pun menanti. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksinya mulai hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji dan pangkat, hingga hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 




 

BERITA LAINNYA



PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Okto Maniani Ikut Seleksi di Persib
Rabu 17 Januari 2018
PERSIB


PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Berkas Administrasi Bapaslon Masih Perlu Perbaikan
Rabu 17 Januari 2018
Pilgub Jabar 2018


PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Masalah LHK, Aries : Segera Diurus
Rabu 17 Januari 2018
Pilwalkot Bandung 2018


PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Berkas Administrasi Bapaslon Masih Perlu Perbaikan
Rabu 17 Januari 2018
Pilgub Jabar 2018


PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

 

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah