PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK  




Senin 10 Desember 2018

16:21 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
@prfmnews

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PRFMNewsChannel

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
Jumat 12 Oktober 2018, 07:01 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK




PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Pakar Kebijakan Publik, Silvariyadi Rahman menyambut baik ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, dalam aturan itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp200 juta.

Meski demikian menurut Silvariyadi, alangkah lebih baiknya jika pemerintah bisa memaksimalkan peran dari beberapa lembaga lain termasuk salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya jika BPK memiliki kekuatan untuk mengaudit anggaran.

"Peran BPK jadi hilang makanya harus dimaksimalkan dulu peran mereka. Dalam segi audit mereka (BPK-red) bisa tapi kan kalau masyarakat tidak bisa," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Namun, dia menilai  terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2018 ini pun patut diapresiasi. Dengan lahirnya aturan baru ini, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanganan korupsi.

"Kalau melihat dari sisi lain juga patut diapresisasi karena pemerintah memberi ruang masyarakat untuk mengungkap korupsi," pungkasnya.  



PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

BERITA TERKAIT


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
 

BERITA PILIHAN


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

BERITA LAINNYA

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Selebrasi Double Winner Persib U-19 dan U-16, Jalan Sulanjana Bakal Ditutup
Senin 10 Desember 2018


Jelang Natal dan Tahun Baru Dinsosnangkis Terus Pantau PMKS
Senin 10 Desember 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Disparbud Kab. Bandung Akan Launching Pasar Digital Cimenyan Akhir Tahun Ini
Senin 10 Desember 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Sambut Tahun Baru, Kecamatan Gedebage Gelar Bazar Kepokmas Murah
Senin 10 Desember 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK River Plate Juara Copa Libertadores 2018
Senin 10 Desember 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Persib Diliburkan Hingga Awal Tahun Depan
Senin 10 Desember 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Hujan Diprediksi Masih Mengguyur Bandung Raya Siang dan Sore Ini
Senin 10 Desember 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

 

BERITA TERKAIT

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
Jumat 12 Oktober 2018, 07:01 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Pakar Kebijakan Publik, Silvariyadi Rahman menyambut baik ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, dalam aturan itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp200 juta.

Meski demikian menurut Silvariyadi, alangkah lebih baiknya jika pemerintah bisa memaksimalkan peran dari beberapa lembaga lain termasuk salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya jika BPK memiliki kekuatan untuk mengaudit anggaran.

"Peran BPK jadi hilang makanya harus dimaksimalkan dulu peran mereka. Dalam segi audit mereka (BPK-red) bisa tapi kan kalau masyarakat tidak bisa," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Namun, dia menilai  terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2018 ini pun patut diapresiasi. Dengan lahirnya aturan baru ini, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanganan korupsi.

"Kalau melihat dari sisi lain juga patut diapresisasi karena pemerintah memberi ruang masyarakat untuk mengungkap korupsi," pungkasnya.  



 

BERITA LAINNYA



PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

River Plate Juara Copa Libertadores 2018
Senin 10 Desember 2018
Olahraga


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Persib Diliburkan Hingga Awal Tahun Depan
Senin 10 Desember 2018
PERSIB


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK