PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK  




Senin 20 Mei 2019

14:04 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
@prfmnews

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PRFMNewsChannel

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
Jumat 12 Oktober 2018, 07:01 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK




PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Pakar Kebijakan Publik, Silvariyadi Rahman menyambut baik ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, dalam aturan itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp200 juta.

Meski demikian menurut Silvariyadi, alangkah lebih baiknya jika pemerintah bisa memaksimalkan peran dari beberapa lembaga lain termasuk salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya jika BPK memiliki kekuatan untuk mengaudit anggaran.

"Peran BPK jadi hilang makanya harus dimaksimalkan dulu peran mereka. Dalam segi audit mereka (BPK-red) bisa tapi kan kalau masyarakat tidak bisa," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Namun, dia menilai  terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2018 ini pun patut diapresiasi. Dengan lahirnya aturan baru ini, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanganan korupsi.

"Kalau melihat dari sisi lain juga patut diapresisasi karena pemerintah memberi ruang masyarakat untuk mengungkap korupsi," pungkasnya.  



PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

BERITA TERKAIT


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
 

BERITA PILIHAN


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

BERITA LAINNYA

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Pemkot Bandung Bakal Anggarkan Dana OPM Tahun Depan
Senin 20 Mei 2019


Pagi Tadi, Tiga Titik Api Kembali Muncul di Pasar Kosambi
Senin 20 Mei 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK 8000 RTM di Kota Bandung Peroleh Subsidi OPM 2019
Senin 20 Mei 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Dari Kasus Aminah, Pemprov Jabar Siapkan Program Migran Service Center
Senin 20 Mei 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Dari Kasus Aminah, Pemprov Jabar Siapkan Program Migran Service Center
Senin 20 Mei 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Pasca Kebakaran, PD Pasar Akan Uji Struktur Bangunan Pasar Kosambi
Senin 20 Mei 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Aminah, TKW Stroke Akhirnya DIpertemukan dengan Keluarganya
Senin 20 Mei 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

 

BERITA TERKAIT

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
Jumat 12 Oktober 2018, 07:01 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Pakar Kebijakan Publik, Silvariyadi Rahman menyambut baik ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, dalam aturan itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp200 juta.

Meski demikian menurut Silvariyadi, alangkah lebih baiknya jika pemerintah bisa memaksimalkan peran dari beberapa lembaga lain termasuk salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya jika BPK memiliki kekuatan untuk mengaudit anggaran.

"Peran BPK jadi hilang makanya harus dimaksimalkan dulu peran mereka. Dalam segi audit mereka (BPK-red) bisa tapi kan kalau masyarakat tidak bisa," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Namun, dia menilai  terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2018 ini pun patut diapresiasi. Dengan lahirnya aturan baru ini, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanganan korupsi.

"Kalau melihat dari sisi lain juga patut diapresisasi karena pemerintah memberi ruang masyarakat untuk mengungkap korupsi," pungkasnya.  



 

BERITA LAINNYA



PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK