PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK  




Kamis 18 Oktober 2018

04:08 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
@prfmnews

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PRFMNewsChannel

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
Jumat 12 Oktober 2018, 07:01 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK




PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Pakar Kebijakan Publik, Silvariyadi Rahman menyambut baik ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, dalam aturan itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp200 juta.

Meski demikian menurut Silvariyadi, alangkah lebih baiknya jika pemerintah bisa memaksimalkan peran dari beberapa lembaga lain termasuk salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya jika BPK memiliki kekuatan untuk mengaudit anggaran.

"Peran BPK jadi hilang makanya harus dimaksimalkan dulu peran mereka. Dalam segi audit mereka (BPK-red) bisa tapi kan kalau masyarakat tidak bisa," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Namun, dia menilai  terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2018 ini pun patut diapresiasi. Dengan lahirnya aturan baru ini, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanganan korupsi.

"Kalau melihat dari sisi lain juga patut diapresisasi karena pemerintah memberi ruang masyarakat untuk mengungkap korupsi," pungkasnya.  



PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

BERITA TERKAIT


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
 

BERITA PILIHAN


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

BERITA LAINNYA

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Tata PKL Cicadas, Pemkot Upayakan Dua Solusi
Rabu 17 Oktober 2018


Hilang Setahun, Jasad Mak Titing Hanya Tersisa Tulang Belulang
Rabu 17 Oktober 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Asyik, UMP 2019 Naik 8,03 Persen
Rabu 17 Oktober 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Mendagri Tegaskan Program Pemerintah Fokus Jabarkan Nawa Cita
Rabu 17 Oktober 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Mensos : Kebutuhan Pekerja Sosial Masih Tinggi
Rabu 17 Oktober 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Jumlah Pelamar CPNS 2018 Meleset dari Perkiraan Awal
Rabu 17 Oktober 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Pulihkan Pasca Bencana, Pemerintah Bangun Kota Palu Baru dalam 2 Tahun
Rabu 17 Oktober 2018 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

 

BERITA TERKAIT

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
Jumat 12 Oktober 2018, 07:01 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Pakar Kebijakan Publik, Silvariyadi Rahman menyambut baik ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, dalam aturan itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp200 juta.

Meski demikian menurut Silvariyadi, alangkah lebih baiknya jika pemerintah bisa memaksimalkan peran dari beberapa lembaga lain termasuk salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya jika BPK memiliki kekuatan untuk mengaudit anggaran.

"Peran BPK jadi hilang makanya harus dimaksimalkan dulu peran mereka. Dalam segi audit mereka (BPK-red) bisa tapi kan kalau masyarakat tidak bisa," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Namun, dia menilai  terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2018 ini pun patut diapresiasi. Dengan lahirnya aturan baru ini, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanganan korupsi.

"Kalau melihat dari sisi lain juga patut diapresisasi karena pemerintah memberi ruang masyarakat untuk mengungkap korupsi," pungkasnya.  



 

BERITA LAINNYA



PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Tata PKL Cicadas, Pemkot Upayakan Dua Solusi
Rabu 17 Oktober 2018
Kota Bandung


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Asyik, UMP 2019 Naik 8,03 Persen
Rabu 17 Oktober 2018
Jawa Barat


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK