PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK  




Selasa 19 Februari 2019

07:58 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
@prfmnews

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PRFMNewsChannel

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
Jumat 12 Oktober 2018, 07:01 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK




PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Pakar Kebijakan Publik, Silvariyadi Rahman menyambut baik ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, dalam aturan itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp200 juta.

Meski demikian menurut Silvariyadi, alangkah lebih baiknya jika pemerintah bisa memaksimalkan peran dari beberapa lembaga lain termasuk salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya jika BPK memiliki kekuatan untuk mengaudit anggaran.

"Peran BPK jadi hilang makanya harus dimaksimalkan dulu peran mereka. Dalam segi audit mereka (BPK-red) bisa tapi kan kalau masyarakat tidak bisa," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Namun, dia menilai  terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2018 ini pun patut diapresiasi. Dengan lahirnya aturan baru ini, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanganan korupsi.

"Kalau melihat dari sisi lain juga patut diapresisasi karena pemerintah memberi ruang masyarakat untuk mengungkap korupsi," pungkasnya.  



PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

BERITA TERKAIT


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
 

BERITA PILIHAN


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

BERITA LAINNYA

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Info Pemadaman Listrik Baleendah 19 Februari Besok
Senin 18 Februari 2019


Usai Operasi, Sunarti Dianjurkan Konsumsi Nutrisi Cair Selama Dua Pekan
Senin 18 Februari 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Tim Dokter RSHS Berhasil Perkecil Lambung Warga Obesitas Asal Karawang
Senin 18 Februari 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Relawan Prabowo-Sandi Ingin KPU Lebih Tegas Soal Tata Tertib Debat
Senin 18 Februari 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Terancam Hukuman Seumur Hidup
Senin 18 Februari 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Wagub Uu Arahkan Pelaku Industri Jabar Beralih ke Segitiga Rebana
Senin 18 Februari 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK Polisi Kembangkan Kasus Kepemilikan 1.300 Pohon Ganja di Purwakarta
Senin 18 Februari 2019 PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

 

BERITA TERKAIT

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
Jumat 12 Oktober 2018, 07:01 WIB

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK
PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Pakar Kebijakan Publik, Silvariyadi Rahman menyambut baik ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, dalam aturan itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp200 juta.

Meski demikian menurut Silvariyadi, alangkah lebih baiknya jika pemerintah bisa memaksimalkan peran dari beberapa lembaga lain termasuk salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya jika BPK memiliki kekuatan untuk mengaudit anggaran.

"Peran BPK jadi hilang makanya harus dimaksimalkan dulu peran mereka. Dalam segi audit mereka (BPK-red) bisa tapi kan kalau masyarakat tidak bisa," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Namun, dia menilai  terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2018 ini pun patut diapresiasi. Dengan lahirnya aturan baru ini, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam penanganan korupsi.

"Kalau melihat dari sisi lain juga patut diapresisasi karena pemerintah memberi ruang masyarakat untuk mengungkap korupsi," pungkasnya.  



 

BERITA LAINNYA



PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

Info Pemadaman Listrik Baleendah 19 Februari Besok
Senin 18 Februari 2019
Kabupaten Bandung


PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK

 

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikhawatirkan Hilangkan Peran BPK