Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit  




Selasa 25 Juni 2019

04:23 WIB

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit
@prfmnews

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit
PRFMNewsChannel

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit
Selasa 25 September 2018, 11:20 WIB

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit
Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit




Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Laman resmi Sekretariat Kabinet RI

BANDUNG, (PRFM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, pada 19 September 2018. Hal ini dilakukan guna meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum.

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Menko Perekonomian untuk melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Jokowi  menginstruksikan Menko Perekonomian untuk memverifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Izin Lokasi, dan Hak Guna Bangunan (HGU).

“Instruksi juga berkaitan dengan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian: perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU,” bunyi diktum kesatu poin 2C Inpres tersebut seperti dilansir Sekretariat Kabinet RI, Selasa (25/9/2018).

Presiden juga menginstruksikan Menko Perekonomian untuk menyampaikan hasil koordinasi kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota terkait dalam rangka pengambilan keputusan sesuai kewenangannya mengenai:

1. Penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan;

2. Penetapan areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan sebagai pelepasan tanah negara;

3. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Izin Usaha Perkebunan;

4. Penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU; dan/atau

5. Langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Menko Perekonomian juga diminta untuk membentuk Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud. 

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Inpres Nomor 8 Tahun 2018 yang telah dikeluarkan di Jakarta pada 19 September 2018 itu. 



Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

 

BERITA TERKAIT


Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit
 

BERITA PILIHAN


Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

 

BERITA LAINNYA

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Terkait Pembacaan Hasil Sidang MK, Ini Tanggapan Kedua Kubu
Senin 24 Juni 2019


Jelang Putusan Sidang MK, Rudiantara Ingatkan Masyarakat Soal Jejak Digital
Senin 24 Juni 2019 Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Jelang Putusan Sidang MK, Rudiantara Ingatkan Masyarakat Soal Jejak Digital
Senin 24 Juni 2019 Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Disbudpar Kota Bandung Optimistis Jumlah Wisatawan Tetap Tinggi
Senin 24 Juni 2019 Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Pembacaan Putusan Sidang MK Dilakukan Pada 27 Juni 2019
Senin 24 Juni 2019 Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Resmi, Samsat Online Nasional Berlaku di Jawa Barat
Senin 24 Juni 2019 Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dewan Minta Dishub Segera Siapkan Transportasi BIJB
Senin 24 Juni 2019 Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

 

 

BERITA TERKAIT

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit
Selasa 25 September 2018, 11:20 WIB

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit
Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit


Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Laman resmi Sekretariat Kabinet RI


BANDUNG, (PRFM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, pada 19 September 2018. Hal ini dilakukan guna meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum.

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Menko Perekonomian untuk melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Jokowi  menginstruksikan Menko Perekonomian untuk memverifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Izin Lokasi, dan Hak Guna Bangunan (HGU).

“Instruksi juga berkaitan dengan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian: perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU,” bunyi diktum kesatu poin 2C Inpres tersebut seperti dilansir Sekretariat Kabinet RI, Selasa (25/9/2018).

Presiden juga menginstruksikan Menko Perekonomian untuk menyampaikan hasil koordinasi kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota terkait dalam rangka pengambilan keputusan sesuai kewenangannya mengenai:

1. Penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan;

2. Penetapan areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan sebagai pelepasan tanah negara;

3. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Izin Usaha Perkebunan;

4. Penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU; dan/atau

5. Langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Menko Perekonomian juga diminta untuk membentuk Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud. 

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Inpres Nomor 8 Tahun 2018 yang telah dikeluarkan di Jakarta pada 19 September 2018 itu. 



 

BERITA LAINNYA



Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

 

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Presiden Instruksikan Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit