Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout  




Rabu 20 Februari 2019

19:18 WIB

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout
@prfmnews

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout
PRFMNewsChannel

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout
Rabu 14 Februari 2018, 10:03 WIB

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout
Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout




Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Redaksi Oleh : Shofie Karimanisa
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) – Proses pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (MD3) diwarnai aksi walkout dari Fraksi PPP dan Nasdem yang memandang masih ada substansi yang masih mengganjal logika.

Dalam revisi UU MD3 tersebut, pasal 122 huruf k memuat kewenangan baru bagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum bagi perseorangan, masyarakat dan badan hukum yang merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

Anggota Komisi 1 DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi angkat bicara dengan menyatakan prinsip keterwakilan DPR akan menguap seiring pengesahan undang-undang ini. Inilah yang membuat partainya memutuskan walkout dari sidang pengesahan Revisi UU MD3.

“Wajar kalau warga menilai DPR menjadi kebal hukum. Prinsip keterwakilan menjadi representasi tugas DPR. Kalau DPR menjadi polisi atau penegak hukum bagi rakyatnya, hilang prinsip keterwakilan,” papar Arwani saat on air di PRFM, Selasa (13/2/2018).

Arwani mengakui dirinya setuju kehormatan DPR perlu diperhatikan. Namun Ia menegaskan MKD tidak perlu repot dengan mengatur penghinaan dari pihak luar DPR.

“Untuk pernyataan yang cenderung fitnah, penghinaan ada uu lain yang mengatur. Ruh MKD kan menegakkan kode etik bagi anggota DPR. Ini kok malah ngurusin keluar” kritiknya.

Selain itu Badan Legislasi DPR telah menyepakati penambahan satu kursi pimpinan DPR dan tiga kursi untuk pimpinan MPR dalam revisi Undang-Undang MD3. Satu kursi DPR dan MPR diberikan kepada partai pemenang pemilu legislatif.

“Disitu ada kata "diberikan" pada partai dengan suara terbesar di DPR. Sisi lain bicarakan MPR tapi nyangkutnya ke DPR. Ini langkah mundur demokrasi dengan penggunaan frase "diberikan", ” sebutnya.

Ia menyebut, mekanisme yang ada dalam sebuah pembahasan  undang-undang sudah dilakukan semestinya, meski belum sesuai dengan harapannya.



Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

 

BERITA TERKAIT


Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout
 

BERITA PILIHAN


Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

 

BERITA LAINNYA

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Ada 5,5 Juta Buku Impor di Bazar BBW 1-11 Maret 2019
Rabu 20 Februari 2019


Kodam III/Siliwangi Terus Berupaya Sukseskan Citarum Harum
Selasa 19 Februari 2019 Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout Masalah Utama Citarum Adalah Sampah
Selasa 19 Februari 2019 Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout Info Pemadaman Listrik Baleendah 19 Februari Besok
Senin 18 Februari 2019 Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout Usai Operasi, Sunarti Dianjurkan Konsumsi Nutrisi Cair Selama Dua Pekan
Senin 18 Februari 2019 Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout Tim Dokter RSHS Berhasil Perkecil Lambung Warga Obesitas Asal Karawang
Senin 18 Februari 2019 Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout Relawan Prabowo-Sandi Ingin KPU Lebih Tegas Soal Tata Tertib Debat
Senin 18 Februari 2019 Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

 

 

BERITA TERKAIT

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout
Rabu 14 Februari 2018, 10:03 WIB

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout
Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout


Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Redaksi Oleh : Shofie Karimanisa
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) – Proses pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (MD3) diwarnai aksi walkout dari Fraksi PPP dan Nasdem yang memandang masih ada substansi yang masih mengganjal logika.

Dalam revisi UU MD3 tersebut, pasal 122 huruf k memuat kewenangan baru bagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum bagi perseorangan, masyarakat dan badan hukum yang merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

Anggota Komisi 1 DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi angkat bicara dengan menyatakan prinsip keterwakilan DPR akan menguap seiring pengesahan undang-undang ini. Inilah yang membuat partainya memutuskan walkout dari sidang pengesahan Revisi UU MD3.

“Wajar kalau warga menilai DPR menjadi kebal hukum. Prinsip keterwakilan menjadi representasi tugas DPR. Kalau DPR menjadi polisi atau penegak hukum bagi rakyatnya, hilang prinsip keterwakilan,” papar Arwani saat on air di PRFM, Selasa (13/2/2018).

Arwani mengakui dirinya setuju kehormatan DPR perlu diperhatikan. Namun Ia menegaskan MKD tidak perlu repot dengan mengatur penghinaan dari pihak luar DPR.

“Untuk pernyataan yang cenderung fitnah, penghinaan ada uu lain yang mengatur. Ruh MKD kan menegakkan kode etik bagi anggota DPR. Ini kok malah ngurusin keluar” kritiknya.

Selain itu Badan Legislasi DPR telah menyepakati penambahan satu kursi pimpinan DPR dan tiga kursi untuk pimpinan MPR dalam revisi Undang-Undang MD3. Satu kursi DPR dan MPR diberikan kepada partai pemenang pemilu legislatif.

“Disitu ada kata "diberikan" pada partai dengan suara terbesar di DPR. Sisi lain bicarakan MPR tapi nyangkutnya ke DPR. Ini langkah mundur demokrasi dengan penggunaan frase "diberikan", ” sebutnya.

Ia menyebut, mekanisme yang ada dalam sebuah pembahasan  undang-undang sudah dilakukan semestinya, meski belum sesuai dengan harapannya.



 

BERITA LAINNYA



Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Masalah Utama Citarum Adalah Sampah
Selasa 19 Februari 2019
Citarum Harum


Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Info Pemadaman Listrik Baleendah 19 Februari Besok
Senin 18 Februari 2019
Kabupaten Bandung


Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout

 

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Revisi UU MD3 Dipandang Kemunduran Demokrasi, PPP Pilih Walkout