Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung  




Jumat 19 Januari 2018

16:50 WIB

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung
@prfmnews

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung
PRFMNewsChannel

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung
Sabtu 13 Januari 2018, 07:09 WIB
Kota Bandung

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung
Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung




Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Humas Pemkot Bandung

BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah Kota Bandung melelang 3 jabatan eselon II dalam waktu dekat. Meskipun dilakukan berbarengan dengan proses pelaksanaan Pilwalkot Bandung 2018, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil jamin sistem rotasi ini tidak terkait dengan langkah politik.


"Enggak ada hubungan antara kampanye dengan (jabatan) yang kosong. Yang kosong itu sedang diproses, tinggal dilantik, karena persetujuan pelantikan harus melalui proses ke Kemendagri," ujar Ridwan, di Bandung, Jumat (12/1/2018).


Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rotasi dan mutasi empat pejabatnya dengan tujuan penyegaran organisasi birokrasi, di Gedung Serbaguna, Balai Kota Bandung, 29 Desember 2017. Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) paling disorot karena sempat kosong beberapa lama.


Ridwan Kamil memimpin langsung prosesi pelantikan para pejabat itu. Dalam rangka rotasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Iskandar Zulkarnaen menjadi Kepala Dinas Tata Ruang yang sebelumnya diisi Maryun Sastrakusumah. Sementara Maryun mengisi jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusipda) yang kosong sejak Herry M Djauhari meninggal dunia pada September lalu.


Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Arief Prasetya mengisi posisi Kepala DPU. Adapun kekosongan posisi kepala DPKP3 diupayakan melalui mekanisme lelang jabatan.   


"Termasuk kabid (jabatan kepala bidang)-nya nanti masih proses. Sekarang sedang dilelang 3 kepala (dinas), BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), inspektorat, dan pertamanan (DPKP3). Jadi jangan khawatir, roda pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan," tutur Ridwan, yang saat ini tengah mengikuti proses Pilgub Jabar 2018.


Ridwan mengatakan, sistem undang-undang sudah mengatur bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan. Ia juga mengingatkan jalannya pemerintahan di Kota Bandung tidak berdasarkan individu, tetapi sistem. Dengan sistem yang sudah berjalan maka Pemkot Bandung tinggal menata proses rotasi dan mutasi yang harus dilakukan.


"Jadi kalau tidak ada, ada pengganti. Nah, pengganti ini tidak usah khawatir karena sistem sudah berjalan, ada BKD (BKPP), kan sistem smart city," kata Ridwan. 


Selama cuti untuk mengikuti Pilgub Jabar 2018, kekosongan posisi Ridwan akan diganti sementara dari kalangan pejabat provinsi. Sementara pengganti posisi Sekda Kota Bandung yang juga ditinggal Yossi Irianto di Pilwalkot Bandung 2018 saat ini masih dibahas. Yossi yang harus mengundurkan diri agar dapat mengikuti pilkada akan diganti oleh pelaksana tugas (Plt.). 


Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, dalam waktu cepat akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk mengisi jabatan yang kosong. 


"Posisi yang kosong kita tunjuk salah satu pejabat eselon II. Ada beberapa asisten yang akan saya tunjuk, sesuai tupoksi yang ada untuk bisa mengisi kekosongan agar tidak terjadi stagnan di pemerintahan," tutur Yossi.


Yossi menjelaskan, rotasi dan mutasi di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang biasa. Prinsip dasarnya dalam rangka penyegaran organisasi. Ia melihat ada beberapa hal yang harus menjadi refleksi dan respons terhadap otokritik dari masyarakat. Termasuk ketika ada beberapa keterlambatan.


"Apapun seluruh pejabat karier setingkat pimpinan dinas yang mewakili pejabat poliltik dia harus responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan masyarakat," kata Yossi.


Ia menambahkan, seringkali terjadi kegamangan di tengah masyarakat akibat keterlambatan program-program yang ditawarkan. Kondisi tersebut memunculkan anggapan adanya ketidakseriusan komitmen dalam menjalankan program-program pemerintah.


"Maka, memang perlu yang dinamakan penyegaran, jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau ditanya, ini tidak mendadak karena mekanisme yang ada kita sudah sampaikan ke Kemenpan (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara). Ini sudah tiga minggu lalu prosesnya," katanya.


Satu jabatan yang baru dilantik adalah Kepala DPMPTSP yang diisi oleh Arief Syaifudin. Yossi menjelaskan, DPMPTSP menjadi ruh karena memberikan pelayanan menyangkut perizinan. Jabatan pimpinan dinas itu sempat kosong setelah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah orang di dalamnya. 


"Mudah-mudahan dengan pejabat baru, dia bisa mendorong  menciptakan suasana baru. Pengalaman masa lalu ya tidak boleh terulang, kita cukup prihatin sebetulnya, dengan hampir 30 karyawan yang kita rotasi mutasikan," ujarnya.


Yossi menambahkan, pelayanan DPMPTSP cukup krusial karena memiliki sistem perizinan via layanan digital, Gampil. Walau begitu, sistem hanyalah alat. Diperlukan perlilaku birokrasi, pola pikir, dan stigma yang mengedepankan integritas.


"Dengan suasana baru, pejabat baru dengan dimensi yang bisa belajar dari masa lalu. Maka tadi  diawali dengan pakta integritas, agar bagaimana bisa menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional," ujarnya.




Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

 

BERITA TERKAIT


Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung
 

BERITA PILIHAN


Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

 

BERITA LAINNYA

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

Polisi Amankan Pelaku Curas di Taksi Online
Jumat 19 Januari 2018


Berikut Rute Terbaru Bus Bandros di Kota Bandung
Jumat 19 Januari 2018 Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung Minggu Ini Emil Tidak Lagi Tinggal di Pendopo
Jumat 19 Januari 2018 Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung Aher Targetkan Partisipasi Masyarakat di Pilkada Capai 70%
Jumat 19 Januari 2018 Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung Pengelolaan Bandros Bakal Dilelangkan, Warga Dikenakan Tarif
Jumat 19 Januari 2018 Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung Hati-Hati, Teror Melalui Telepon Genggam
Jumat 19 Januari 2018 Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung Bandros Tidak Menambah Kemacetan
Jumat 19 Januari 2018 Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

 

 

BERITA TERKAIT

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung
Sabtu 13 Januari 2018, 07:09 WIB
Kota Bandung

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung
Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung


Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Humas Pemkot Bandung


BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah Kota Bandung melelang 3 jabatan eselon II dalam waktu dekat. Meskipun dilakukan berbarengan dengan proses pelaksanaan Pilwalkot Bandung 2018, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil jamin sistem rotasi ini tidak terkait dengan langkah politik.


"Enggak ada hubungan antara kampanye dengan (jabatan) yang kosong. Yang kosong itu sedang diproses, tinggal dilantik, karena persetujuan pelantikan harus melalui proses ke Kemendagri," ujar Ridwan, di Bandung, Jumat (12/1/2018).


Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rotasi dan mutasi empat pejabatnya dengan tujuan penyegaran organisasi birokrasi, di Gedung Serbaguna, Balai Kota Bandung, 29 Desember 2017. Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) paling disorot karena sempat kosong beberapa lama.


Ridwan Kamil memimpin langsung prosesi pelantikan para pejabat itu. Dalam rangka rotasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Iskandar Zulkarnaen menjadi Kepala Dinas Tata Ruang yang sebelumnya diisi Maryun Sastrakusumah. Sementara Maryun mengisi jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusipda) yang kosong sejak Herry M Djauhari meninggal dunia pada September lalu.


Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Arief Prasetya mengisi posisi Kepala DPU. Adapun kekosongan posisi kepala DPKP3 diupayakan melalui mekanisme lelang jabatan.   


"Termasuk kabid (jabatan kepala bidang)-nya nanti masih proses. Sekarang sedang dilelang 3 kepala (dinas), BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), inspektorat, dan pertamanan (DPKP3). Jadi jangan khawatir, roda pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan," tutur Ridwan, yang saat ini tengah mengikuti proses Pilgub Jabar 2018.


Ridwan mengatakan, sistem undang-undang sudah mengatur bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan. Ia juga mengingatkan jalannya pemerintahan di Kota Bandung tidak berdasarkan individu, tetapi sistem. Dengan sistem yang sudah berjalan maka Pemkot Bandung tinggal menata proses rotasi dan mutasi yang harus dilakukan.


"Jadi kalau tidak ada, ada pengganti. Nah, pengganti ini tidak usah khawatir karena sistem sudah berjalan, ada BKD (BKPP), kan sistem smart city," kata Ridwan. 


Selama cuti untuk mengikuti Pilgub Jabar 2018, kekosongan posisi Ridwan akan diganti sementara dari kalangan pejabat provinsi. Sementara pengganti posisi Sekda Kota Bandung yang juga ditinggal Yossi Irianto di Pilwalkot Bandung 2018 saat ini masih dibahas. Yossi yang harus mengundurkan diri agar dapat mengikuti pilkada akan diganti oleh pelaksana tugas (Plt.). 


Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, dalam waktu cepat akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk mengisi jabatan yang kosong. 


"Posisi yang kosong kita tunjuk salah satu pejabat eselon II. Ada beberapa asisten yang akan saya tunjuk, sesuai tupoksi yang ada untuk bisa mengisi kekosongan agar tidak terjadi stagnan di pemerintahan," tutur Yossi.


Yossi menjelaskan, rotasi dan mutasi di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang biasa. Prinsip dasarnya dalam rangka penyegaran organisasi. Ia melihat ada beberapa hal yang harus menjadi refleksi dan respons terhadap otokritik dari masyarakat. Termasuk ketika ada beberapa keterlambatan.


"Apapun seluruh pejabat karier setingkat pimpinan dinas yang mewakili pejabat poliltik dia harus responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan masyarakat," kata Yossi.


Ia menambahkan, seringkali terjadi kegamangan di tengah masyarakat akibat keterlambatan program-program yang ditawarkan. Kondisi tersebut memunculkan anggapan adanya ketidakseriusan komitmen dalam menjalankan program-program pemerintah.


"Maka, memang perlu yang dinamakan penyegaran, jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau ditanya, ini tidak mendadak karena mekanisme yang ada kita sudah sampaikan ke Kemenpan (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara). Ini sudah tiga minggu lalu prosesnya," katanya.


Satu jabatan yang baru dilantik adalah Kepala DPMPTSP yang diisi oleh Arief Syaifudin. Yossi menjelaskan, DPMPTSP menjadi ruh karena memberikan pelayanan menyangkut perizinan. Jabatan pimpinan dinas itu sempat kosong setelah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah orang di dalamnya. 


"Mudah-mudahan dengan pejabat baru, dia bisa mendorong  menciptakan suasana baru. Pengalaman masa lalu ya tidak boleh terulang, kita cukup prihatin sebetulnya, dengan hampir 30 karyawan yang kita rotasi mutasikan," ujarnya.


Yossi menambahkan, pelayanan DPMPTSP cukup krusial karena memiliki sistem perizinan via layanan digital, Gampil. Walau begitu, sistem hanyalah alat. Diperlukan perlilaku birokrasi, pola pikir, dan stigma yang mengedepankan integritas.


"Dengan suasana baru, pejabat baru dengan dimensi yang bisa belajar dari masa lalu. Maka tadi  diawali dengan pakta integritas, agar bagaimana bisa menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional," ujarnya.




 

BERITA LAINNYA



Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung

 

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Ridwan Kamil Klaim Rotasi dan Mutasi tak Berhubungan dengan Pilwalkot Bandung