RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru  




Senin 09 Desember 2019

01:56 WIB

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
@prfmnews

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
PRFMNewsChannel

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
Selasa 13 Agustus 2019, 17:36 WIB
NASIONAL
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru




RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Istimewa/net

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi  dengan tema  “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)” yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

“Sebut saja tadi dikatakan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dilansir dari keterangan resmi DPR RI.

Sejatinya, lanjut Evita, kemanan dan ketahan siber tak hanya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja. Namun, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut berperan. 

“Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” tambahnya.

Undang-undang tersebut menurut Evita harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Sejauh ini, Komisi I sebagai mitra dari BSSN belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut.

“Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif. Intinya, UU ini kelak harus menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan siber yang ada serta mengintegrasikan seluruh badan instansi siber yang ada,” imbuhnya.










 

BERITA TERKAIT


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
 

BERITA PILIHAN


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

 

BERITA LAINNYA

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Walhi Jabar Pesimistis Dengan Pembentukan Badan Otorita Cekungan Bandung
Minggu 08 Desember 2019


Puntung Rokok adalah Masalah Banyaknya Orang yang Terpapar Asap Rokok
Minggu 08 Desember 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Kontribusi PAD Minim, Dewan Dukung Pemkot Bandung Evaluasi Semua BUMD
Minggu 08 Desember 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Wagub Uu: Program Satu Desa Satu Hafidz untuk Jaga Nuansa Islami di Jabar
Minggu 08 Desember 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Kesantuyan Tahun Baru Ala Havana di Santika Garut
Minggu 08 Desember 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Indonesia Kokoh di Posisi Dua Klasemen Medali SEA Games 2019
Minggu 08 Desember 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Pembangunan Asrama Haji di Kawasan Kertajati Harus Dipikirkan Matang
Minggu 08 Desember 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

 

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
Selasa 13 Agustus 2019, 17:36 WIB
NASIONAL

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Istimewa/net


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi  dengan tema  “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)” yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

“Sebut saja tadi dikatakan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dilansir dari keterangan resmi DPR RI.

Sejatinya, lanjut Evita, kemanan dan ketahan siber tak hanya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja. Namun, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut berperan. 

“Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” tambahnya.

Undang-undang tersebut menurut Evita harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Sejauh ini, Komisi I sebagai mitra dari BSSN belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut.

“Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif. Intinya, UU ini kelak harus menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan siber yang ada serta mengintegrasikan seluruh badan instansi siber yang ada,” imbuhnya.






 

BERITA LAINNYA



RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Walhi Jabar Pesimistis Dengan Pembentukan Badan Otorita Cekungan Bandung
Minggu 08 Desember 2019
Wacana Pembentukan Badan Otorita Cekungan Bandung


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Kesantuyan Tahun Baru Ala Havana di Santika Garut
Minggu 08 Desember 2019
Advertorial