RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru  




Minggu 19 Januari 2020

14:52 WIB

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
@prfmnews

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
PRFMNewsChannel

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
Selasa 13 Agustus 2019, 17:36 WIB
NASIONAL
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru




RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Istimewa/net

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi  dengan tema  “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)” yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

“Sebut saja tadi dikatakan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dilansir dari keterangan resmi DPR RI.

Sejatinya, lanjut Evita, kemanan dan ketahan siber tak hanya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja. Namun, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut berperan. 

“Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” tambahnya.

Undang-undang tersebut menurut Evita harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Sejauh ini, Komisi I sebagai mitra dari BSSN belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut.

“Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif. Intinya, UU ini kelak harus menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan siber yang ada serta mengintegrasikan seluruh badan instansi siber yang ada,” imbuhnya.










 

BERITA TERKAIT


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
 

BERITA PILIHAN


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

 

BERITA LAINNYA

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Ibu Keuis Hilang Sejak Pagi Tadi di Cimahi
Minggu 19 Januari 2020


Ibu Keuis Hilang Sejak Pagi Tadi di Cimahi
Minggu 19 Januari 2020 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Komnas PA Sebut Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak Diawali dari Gadget
Minggu 19 Januari 2020 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Mata Rantai Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Harus Segera Dihentikan
Minggu 19 Januari 2020 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Empat Wakil Indonesia Bertemu di Final Indonesia Masters 2020
Minggu 19 Januari 2020 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Kemunculan Keraton Sejagat dan Sunda Empire Disebabkan Ketidakhadiran Negara
Minggu 19 Januari 2020 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Kota Bandung Berpeluang Diguyur Hujan Sore Nanti
Minggu 19 Januari 2020 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

 

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
Selasa 13 Agustus 2019, 17:36 WIB
NASIONAL

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Istimewa/net


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi  dengan tema  “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)” yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

“Sebut saja tadi dikatakan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dilansir dari keterangan resmi DPR RI.

Sejatinya, lanjut Evita, kemanan dan ketahan siber tak hanya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja. Namun, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut berperan. 

“Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” tambahnya.

Undang-undang tersebut menurut Evita harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Sejauh ini, Komisi I sebagai mitra dari BSSN belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut.

“Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif. Intinya, UU ini kelak harus menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan siber yang ada serta mengintegrasikan seluruh badan instansi siber yang ada,” imbuhnya.






 

BERITA LAINNYA



RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Ibu Keuis Hilang Sejak Pagi Tadi di Cimahi
Minggu 19 Januari 2020
Info Kehilangan


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Ibu Keuis Hilang Sejak Pagi Tadi di Cimahi
Minggu 19 Januari 2020
Info Kehilangan