RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru  




Jumat 23 Agustus 2019

22:12 WIB

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
@prfmnews

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
PRFMNewsChannel

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
Selasa 13 Agustus 2019, 17:36 WIB
NASIONAL

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru




RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Istimewa/net

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi  dengan tema  “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)” yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

“Sebut saja tadi dikatakan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dilansir dari keterangan resmi DPR RI.

Sejatinya, lanjut Evita, kemanan dan ketahan siber tak hanya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja. Namun, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut berperan. 

“Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” tambahnya.

Undang-undang tersebut menurut Evita harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Sejauh ini, Komisi I sebagai mitra dari BSSN belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut.

“Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif. Intinya, UU ini kelak harus menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan siber yang ada serta mengintegrasikan seluruh badan instansi siber yang ada,” imbuhnya.







RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru




 

BERITA TERKAIT


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
 

BERITA PILIHAN


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

 

BERITA LAINNYA

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Diduga Beri Miras Kepada Mahasiswa Papua, Kapolsek Sukajadi Dimutasi
Jumat 23 Agustus 2019


Lawan Persebaya, Persija Tak Masalah Tanpa Bruno Matos
Jumat 23 Agustus 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Ikut Kembangkan Ekonomi Kreatif, Disbudpar Kota Bandung Gelar Rempug Jukung
Jumat 23 Agustus 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Kopi dan Cerita Perjalanan
Jumat 23 Agustus 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Uu Minta Koperasi dan UMKM Gandeng Generasi Muda
Jumat 23 Agustus 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Siapkan Rp 778 Milyar, Pemprov Jabar Berencana Gratiskan SPP SMA dan SMK
Jumat 23 Agustus 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Save Our Soccer: Hati-Hati Janji Manis Caketum PSSI
Jumat 23 Agustus 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

 

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
Selasa 13 Agustus 2019, 17:36 WIB
NASIONAL

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Istimewa/net


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi  dengan tema  “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)” yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

“Sebut saja tadi dikatakan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dilansir dari keterangan resmi DPR RI.

Sejatinya, lanjut Evita, kemanan dan ketahan siber tak hanya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja. Namun, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut berperan. 

“Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” tambahnya.

Undang-undang tersebut menurut Evita harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Sejauh ini, Komisi I sebagai mitra dari BSSN belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut.

“Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif. Intinya, UU ini kelak harus menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan siber yang ada serta mengintegrasikan seluruh badan instansi siber yang ada,” imbuhnya.






 

BERITA LAINNYA



RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Kopi dan Cerita Perjalanan
Jumat 23 Agustus 2019
Komunitas


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Uu Minta Koperasi dan UMKM Gandeng Generasi Muda
Jumat 23 Agustus 2019
Jawa Barat