RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang  




Selasa 23 Mei 2017

14:00 WIB

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
@prfmnews

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
PRFMNewsChannel

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
Sabtu 17 Desember 2016, 12:59 WIB

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang




RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Salah satu poin yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) adalah mengenai kewenangan Mahkamah Agung (MA) membatalkan pencalonan presiden akibat politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sebelumnya, aturan mengenai politik uang secara TSM baru muncul di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, aturan tersebut dianggap baik, progresif dan menuju pada gerakan nasional anti-politik uang.

Hal ini yang menjadi dasar pemerintah sepakat untuk memasukkannya dalam UU Pemilu.

"Perkaranya nanti ditemukan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), keputusan Bawaslu harus ditaati KPU (Komisi Pemilihan Umum), keputusan KPU boleh digugat ke MA. Ketika digugat ke MA dikatakan capresnya diskualifikasi, MA yang ditetapkan final mengikat," kata Lukman, Kamis (15/12/2016) lalu, melansir laman Ditjen politik Kemendagri.

Terkait aturan ini, MA perlu mempelajari lebih mendalam karena berimplikasi luas terhadap presiden dan wakil presiden.

Lukman mengatakan, norma TSM yang tercantum dalam UU Pilkada belum memadai untuk diterapkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.




RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

 

BERITA TERKAIT


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
 

BERITA PILIHAN


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

 

BERITA LAINNYA

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Sepekan Jelang Ramadhan, Bupati Bandung Pastikan Harga Kepokmas Aman
Selasa 23 Mei 2017


Raja Swedia Kunjungi Bandung, Bobotoh Akan Diseleksi
Senin 22 Mei 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang Essien : Saya Tak Berniat Buang Peluang
Senin 22 Mei 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang Essien : Saya Tak Berniat Buang Peluang
Senin 22 Mei 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang Disebut Maju Pilgub Jabar, Sule Malah Ciptakan Lagu Untuk Dedi Mulyadi
Senin 22 Mei 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang Disebut Maju Pilgub Jabar, Sule Malah Ciptakan Lagu Untuk Dedi Mulyadi
Senin 22 Mei 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang Harga Mulai Naik, Pemkot Bandung Imbau Masyarakat Jangan Panik
Senin 22 Mei 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

 

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
Sabtu 17 Desember 2016, 12:59 WIB

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Salah satu poin yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) adalah mengenai kewenangan Mahkamah Agung (MA) membatalkan pencalonan presiden akibat politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sebelumnya, aturan mengenai politik uang secara TSM baru muncul di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, aturan tersebut dianggap baik, progresif dan menuju pada gerakan nasional anti-politik uang.

Hal ini yang menjadi dasar pemerintah sepakat untuk memasukkannya dalam UU Pemilu.

"Perkaranya nanti ditemukan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), keputusan Bawaslu harus ditaati KPU (Komisi Pemilihan Umum), keputusan KPU boleh digugat ke MA. Ketika digugat ke MA dikatakan capresnya diskualifikasi, MA yang ditetapkan final mengikat," kata Lukman, Kamis (15/12/2016) lalu, melansir laman Ditjen politik Kemendagri.

Terkait aturan ini, MA perlu mempelajari lebih mendalam karena berimplikasi luas terhadap presiden dan wakil presiden.

Lukman mengatakan, norma TSM yang tercantum dalam UU Pilkada belum memadai untuk diterapkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.




 

BERITA LAINNYA



RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

 

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang