RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang  




Rabu 28 Juni 2017

14:06 WIB

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
@prfmnews

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
PRFMNewsChannel

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
Sabtu 17 Desember 2016, 12:59 WIB

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang




RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Salah satu poin yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) adalah mengenai kewenangan Mahkamah Agung (MA) membatalkan pencalonan presiden akibat politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sebelumnya, aturan mengenai politik uang secara TSM baru muncul di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, aturan tersebut dianggap baik, progresif dan menuju pada gerakan nasional anti-politik uang.

Hal ini yang menjadi dasar pemerintah sepakat untuk memasukkannya dalam UU Pemilu.

"Perkaranya nanti ditemukan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), keputusan Bawaslu harus ditaati KPU (Komisi Pemilihan Umum), keputusan KPU boleh digugat ke MA. Ketika digugat ke MA dikatakan capresnya diskualifikasi, MA yang ditetapkan final mengikat," kata Lukman, Kamis (15/12/2016) lalu, melansir laman Ditjen politik Kemendagri.

Terkait aturan ini, MA perlu mempelajari lebih mendalam karena berimplikasi luas terhadap presiden dan wakil presiden.

Lukman mengatakan, norma TSM yang tercantum dalam UU Pilkada belum memadai untuk diterapkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.




RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

 

BERITA TERKAIT


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
 

BERITA PILIHAN


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

 

BERITA LAINNYA

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Dapat THR, Petugas Kebersihan Tenang Hadapi Lebaran
Minggu 25 Juni 2017


Meriahkan Malam Takbiran, Purwakarta Tabuh 999 Bedug
Minggu 25 Juni 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang Pesan Toleransi di Malam Takbiran Purwakarta
Minggu 25 Juni 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang Disebut Terkatung-katung, Begini Cerita Kakek Penjual Guci
Minggu 25 Juni 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang Gerakan Mudik Kamil 2017 Berangkatkan 50 Pemudik Hari Ini
Rabu 21 Juni 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan Merak, Pemudik Diimbau Hindari Waktu Ini
Rabu 21 Juni 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang 41 Ribu Kendaraan Sudah Melintasi Wilayah Karawang
Rabu 21 Juni 2017 RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

 

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
Sabtu 17 Desember 2016, 12:59 WIB

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang
RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Salah satu poin yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) adalah mengenai kewenangan Mahkamah Agung (MA) membatalkan pencalonan presiden akibat politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sebelumnya, aturan mengenai politik uang secara TSM baru muncul di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, aturan tersebut dianggap baik, progresif dan menuju pada gerakan nasional anti-politik uang.

Hal ini yang menjadi dasar pemerintah sepakat untuk memasukkannya dalam UU Pemilu.

"Perkaranya nanti ditemukan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), keputusan Bawaslu harus ditaati KPU (Komisi Pemilihan Umum), keputusan KPU boleh digugat ke MA. Ketika digugat ke MA dikatakan capresnya diskualifikasi, MA yang ditetapkan final mengikat," kata Lukman, Kamis (15/12/2016) lalu, melansir laman Ditjen politik Kemendagri.

Terkait aturan ini, MA perlu mempelajari lebih mendalam karena berimplikasi luas terhadap presiden dan wakil presiden.

Lukman mengatakan, norma TSM yang tercantum dalam UU Pilkada belum memadai untuk diterapkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.




 

BERITA LAINNYA



RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Dapat THR, Petugas Kebersihan Tenang Hadapi Lebaran
Minggu 25 Juni 2017
Purwakarta Istimewa


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Meriahkan Malam Takbiran, Purwakarta Tabuh 999 Bedug
Minggu 25 Juni 2017
Purwakarta Istimewa


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Pesan Toleransi di Malam Takbiran Purwakarta
Minggu 25 Juni 2017
Purwakarta Istimewa


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

Disebut Terkatung-katung, Begini Cerita Kakek Penjual Guci
Minggu 25 Juni 2017
Purwakarta Istimewa


RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang

 

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

RUU Pemilu : MA Berwenang Batalkan Calon Presiden Jika Terjerat Politik Uang