Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita  




Sabtu 27 Mei 2017

22:40 WIB

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
@prfmnews

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
PRFMNewsChannel

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Rabu 11 Januari 2017, 07:07 WIB

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita




Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG (PRFM) - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang orang asing untuk kelola pulau Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan gagasan menyewakan pulau-pulau itu sudah ada sejak reformasi.

"Sudah ada UU yang mengatur pulau kita, sudah ada payung hukumnya, hanya saat reformasi eksekusinya tidak jelas", ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menegaskan pemerintah untuk membentuk badan otorita sebelum menyewakan pulau pada orang asing, sehingga aspek regulasi dan bisnis bisa berjalan beriringan.

"Otorita akan jadi regulator antara Pemda, Pemerintah Pusat dan investor. Jadi otorita ini yang mewakili negara." tuturnya.
Ia menyampaikan niat baik pemerintah harus dihargai agar kejadian lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali.

"Daripada diam-diam dikelola orang lain, ketika dibawa ke pengadilan yang menang orang itu. Lebih baik disewakan, hanya penyewaan itu harus ada kontrol penuh dari pemerintah agar tidak menyinggung kedaulatan," pungkasnya.



Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

BERITA TERKAIT


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
 

BERITA PILIHAN


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

BERITA LAINNYA

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Saat Ramadhan Persib Diharuskan Jaga Pola Makan
Sabtu 27 Mei 2017


PAN Sebut Dedi Mulyadi Kandidat Kuat Cagub Jabar
Jumat 26 Mei 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Maju di Pilkada Purwakarta, Golkar Jabar Minta Padil Karsoma Bangun Komunikasi
Jumat 26 Mei 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Perlu Proses Panjang Untuk Pemekaran Kabupaten Bandung Timur
Kamis 25 Mei 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Pedagang dari Dua Pasar ini Segera Direlokasi ke Pasar Sehat Majalaya
Kamis 25 Mei 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Kemendag Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Jelang Puasa
Kamis 25 Mei 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Kagum Dengan Angklung, Raja Carl Undang Bandung ke Swedia Juli Mendatang
Rabu 24 Mei 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Rabu 11 Januari 2017, 07:07 WIB

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG (PRFM) - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang orang asing untuk kelola pulau Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan gagasan menyewakan pulau-pulau itu sudah ada sejak reformasi.

"Sudah ada UU yang mengatur pulau kita, sudah ada payung hukumnya, hanya saat reformasi eksekusinya tidak jelas", ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menegaskan pemerintah untuk membentuk badan otorita sebelum menyewakan pulau pada orang asing, sehingga aspek regulasi dan bisnis bisa berjalan beriringan.

"Otorita akan jadi regulator antara Pemda, Pemerintah Pusat dan investor. Jadi otorita ini yang mewakili negara." tuturnya.
Ia menyampaikan niat baik pemerintah harus dihargai agar kejadian lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali.

"Daripada diam-diam dikelola orang lain, ketika dibawa ke pengadilan yang menang orang itu. Lebih baik disewakan, hanya penyewaan itu harus ada kontrol penuh dari pemerintah agar tidak menyinggung kedaulatan," pungkasnya.



 

BERITA LAINNYA



Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

PAN Sebut Dedi Mulyadi Kandidat Kuat Cagub Jabar
Jumat 26 Mei 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita