Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita  




Sabtu 25 Februari 2017

02:26 WIB

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
@prfmnews

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
PRFMNewsChannel

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Rabu 11 Januari 2017, 07:07 WIB

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita




Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG (PRFM) - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang orang asing untuk kelola pulau Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan gagasan menyewakan pulau-pulau itu sudah ada sejak reformasi.

"Sudah ada UU yang mengatur pulau kita, sudah ada payung hukumnya, hanya saat reformasi eksekusinya tidak jelas", ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menegaskan pemerintah untuk membentuk badan otorita sebelum menyewakan pulau pada orang asing, sehingga aspek regulasi dan bisnis bisa berjalan beriringan.

"Otorita akan jadi regulator antara Pemda, Pemerintah Pusat dan investor. Jadi otorita ini yang mewakili negara." tuturnya.
Ia menyampaikan niat baik pemerintah harus dihargai agar kejadian lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali.

"Daripada diam-diam dikelola orang lain, ketika dibawa ke pengadilan yang menang orang itu. Lebih baik disewakan, hanya penyewaan itu harus ada kontrol penuh dari pemerintah agar tidak menyinggung kedaulatan," pungkasnya.



Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

BERITA TERKAIT


C-Generation, Gaul Gak Musti Amburadul

Selasa 06 September 2016

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
 

BERITA PILIHAN


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

BERITA LAINNYA

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Algojo Penalti, Ini Jawaban Sergio
Jumat 24 Februari 2017


Soal Algojo Penalti, Ini Jawaban Sergio
Jumat 24 Februari 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Dedi Mulyadi Beri Kuis Untuk Roffi, Berhadiah Rp 10 Juta
Kamis 23 Februari 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Pintu Dipasangi Police Line, Warga Minta Segera Dibuka
Rabu 22 Februari 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Pintu Dipasangi Police Line, Warga Minta Segera Dibuka
Rabu 22 Februari 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Bupati Purwakarta Berbagi Kebijakan Vokasional di Cirebon
Rabu 22 Februari 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Pintu Masuk Ke Taman Air Mancur Sri Baduga Ditambah
Selasa 21 Februari 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

 

BERITA TERKAIT

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Rabu 11 Januari 2017, 07:07 WIB

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG (PRFM) - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang orang asing untuk kelola pulau Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan gagasan menyewakan pulau-pulau itu sudah ada sejak reformasi.

"Sudah ada UU yang mengatur pulau kita, sudah ada payung hukumnya, hanya saat reformasi eksekusinya tidak jelas", ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menegaskan pemerintah untuk membentuk badan otorita sebelum menyewakan pulau pada orang asing, sehingga aspek regulasi dan bisnis bisa berjalan beriringan.

"Otorita akan jadi regulator antara Pemda, Pemerintah Pusat dan investor. Jadi otorita ini yang mewakili negara." tuturnya.
Ia menyampaikan niat baik pemerintah harus dihargai agar kejadian lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali.

"Daripada diam-diam dikelola orang lain, ketika dibawa ke pengadilan yang menang orang itu. Lebih baik disewakan, hanya penyewaan itu harus ada kontrol penuh dari pemerintah agar tidak menyinggung kedaulatan," pungkasnya.



 

BERITA LAINNYA



Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Algojo Penalti, Ini Jawaban Sergio
Jumat 24 Februari 2017
PERSIB


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Algojo Penalti, Ini Jawaban Sergio
Jumat 24 Februari 2017
PERSIB


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Dedi Mulyadi Beri Kuis Untuk Roffi, Berhadiah Rp 10 Juta
Kamis 23 Februari 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Pintu Dipasangi Police Line, Warga Minta Segera Dibuka
Rabu 22 Februari 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Pintu Dipasangi Police Line, Warga Minta Segera Dibuka
Rabu 22 Februari 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Bupati Purwakarta Berbagi Kebijakan Vokasional di Cirebon
Rabu 22 Februari 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita