Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita  




Jumat 31 Maret 2017

07:33 WIB

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
@prfmnews

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
PRFMNewsChannel

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Rabu 11 Januari 2017, 07:07 WIB

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita




Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG (PRFM) - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang orang asing untuk kelola pulau Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan gagasan menyewakan pulau-pulau itu sudah ada sejak reformasi.

"Sudah ada UU yang mengatur pulau kita, sudah ada payung hukumnya, hanya saat reformasi eksekusinya tidak jelas", ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menegaskan pemerintah untuk membentuk badan otorita sebelum menyewakan pulau pada orang asing, sehingga aspek regulasi dan bisnis bisa berjalan beriringan.

"Otorita akan jadi regulator antara Pemda, Pemerintah Pusat dan investor. Jadi otorita ini yang mewakili negara." tuturnya.
Ia menyampaikan niat baik pemerintah harus dihargai agar kejadian lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali.

"Daripada diam-diam dikelola orang lain, ketika dibawa ke pengadilan yang menang orang itu. Lebih baik disewakan, hanya penyewaan itu harus ada kontrol penuh dari pemerintah agar tidak menyinggung kedaulatan," pungkasnya.



Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

BERITA TERKAIT


C-Generation, Gaul Gak Musti Amburadul

Selasa 06 September 2016

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
 

BERITA PILIHAN


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

BERITA LAINNYA

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Dedi Upayakan Bantuan Bagi Penghuni Gubuk Kumuh Ini
Kamis 30 Maret 2017


Temui Dedi, Ustadz Solmed Bicara Pilgub Jabar
Kamis 30 Maret 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Pemkab Purwakarta Selidiki Kasus KTP Palsu EK
Kamis 30 Maret 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Ridwan Kamil Doakan Fahri dari Masjid Nabawi
Kamis 30 Maret 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Pesan Angkot Online Bisa Masuk ke Perumahan
Kamis 30 Maret 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Netty Heryawan : Apapun Masalahnya Bisa Diketahui dengan Komunikasi
Kamis 30 Maret 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Dedi Mulyadi Beri Bantuan Warga Yang Tinggal di Gubuk
Kamis 30 Maret 2017 Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

 

BERITA TERKAIT

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Rabu 11 Januari 2017, 07:07 WIB

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita
Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG (PRFM) - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang orang asing untuk kelola pulau Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan gagasan menyewakan pulau-pulau itu sudah ada sejak reformasi.

"Sudah ada UU yang mengatur pulau kita, sudah ada payung hukumnya, hanya saat reformasi eksekusinya tidak jelas", ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menegaskan pemerintah untuk membentuk badan otorita sebelum menyewakan pulau pada orang asing, sehingga aspek regulasi dan bisnis bisa berjalan beriringan.

"Otorita akan jadi regulator antara Pemda, Pemerintah Pusat dan investor. Jadi otorita ini yang mewakili negara." tuturnya.
Ia menyampaikan niat baik pemerintah harus dihargai agar kejadian lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali.

"Daripada diam-diam dikelola orang lain, ketika dibawa ke pengadilan yang menang orang itu. Lebih baik disewakan, hanya penyewaan itu harus ada kontrol penuh dari pemerintah agar tidak menyinggung kedaulatan," pungkasnya.



 

BERITA LAINNYA



Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Dedi Upayakan Bantuan Bagi Penghuni Gubuk Kumuh Ini
Kamis 30 Maret 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Temui Dedi, Ustadz Solmed Bicara Pilgub Jabar
Kamis 30 Maret 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Pemkab Purwakarta Selidiki Kasus KTP Palsu EK
Kamis 30 Maret 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Ridwan Kamil Doakan Fahri dari Masjid Nabawi
Kamis 30 Maret 2017
Kota Bandung


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Pesan Angkot Online Bisa Masuk ke Perumahan
Kamis 30 Maret 2017
Kota Bandung


Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita

 

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Soal Penyewaan Pulau, Pengamat Sarankan Bentuk Badan Otorita