Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi  




Kamis 13 Desember 2018

15:17 WIB

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
@prfmnews

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
PRFMNewsChannel

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
Selasa 09 Januari 2018, 12:14 WIB

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi




Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Laman resmi DPR RI

BANDUNG, (PRFM) – Pemerintah Indonesia diminta segera melobi pemerintah Arab Saudi terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen. Hal ini dilakukan  agar tidak berdampak pada biaya haji dan umroh bagi jamaah Indonesia. 


Demikian disampaikan Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di ruang kerjanya, usai menerima Dubes Kazkstan, Senin (8/1/2018).


“Perlu ada upaya lobi dari pemerintah kita kepada pemerintah Arab Saudi. Efisiensi anggaran haji juga perlu dilakukan,” lanjutnya.


Fadli menilai, kebijakan Arab Saudi ini bisa menjadi ketetapan yang universal dan tidak bisa dielakkan. Namun, selagi masih bisa dinegosiasikan, pemerintah perlu melakukan upaya lobi.


“Harusnya pemerintah Indonesia melobi supaya memberikan keringanan dan kemudahan,” ucap Fadli dilansir laman resmi DPR RI.

 

Seperti diketahui Otoritas Zakat dan Pajak di Arab Saudi mengenakan PPN 5 persen terhitung mulai 1 Januari ini. Semua barang dan jasa, seperti makanan, minuman, transportasi lokal, minyak dan produk-produk turunan, hotel dan jasa penginapan, layanan telekomunikasi, serta asuransi mengalami kenaikan. Sektor-sektor tersebut bersentuhan dengan kepentingan jamaah haji dan umroh Indonesia di Arab Saudi.

 

“Pemerintah bisa melakukan efisiensi dari dana haji sekarang. Pungli-pungli perlu diberantas dan dana-dana yang tidak efisien perlu disingkirkan. Kalau bisa tidak menaikkan dana haji. Lakukan strategi yang membuat jamaah haji kita mendapat fasilitas yang sama dengan dana yang ada,” ujar Fadli. 




Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

 

BERITA TERKAIT


Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
 

BERITA PILIHAN


Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

 

BERITA LAINNYA

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal Pengganti Gomez, Manajemen Jangan Sampai Blunder
Kamis 13 Desember 2018


Persib Pecat Gomez, Pengamat : Ada Penyesalan Dari Bobotoh
Kamis 13 Desember 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Ini Kata Umuh Soal Pengganti Gomez
Kamis 13 Desember 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Sanitasi Sehat di Seluruh Wilayah Kota Bandung Terus Diupayakan
Selasa 11 Desember 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Wujudkan Kota Literasi, Bandung Canangkan Gerakan Indonesia Membaca
Selasa 11 Desember 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Narkoba Senilai Rp 21 Miliar Dimusnahkan
Selasa 11 Desember 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Bandung Zoo Tambah Dua Koleksi Bambu Endemik
Selasa 11 Desember 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

 

 

BERITA TERKAIT

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
Selasa 09 Januari 2018, 12:14 WIB

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi


Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Laman resmi DPR RI


BANDUNG, (PRFM) – Pemerintah Indonesia diminta segera melobi pemerintah Arab Saudi terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen. Hal ini dilakukan  agar tidak berdampak pada biaya haji dan umroh bagi jamaah Indonesia. 


Demikian disampaikan Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di ruang kerjanya, usai menerima Dubes Kazkstan, Senin (8/1/2018).


“Perlu ada upaya lobi dari pemerintah kita kepada pemerintah Arab Saudi. Efisiensi anggaran haji juga perlu dilakukan,” lanjutnya.


Fadli menilai, kebijakan Arab Saudi ini bisa menjadi ketetapan yang universal dan tidak bisa dielakkan. Namun, selagi masih bisa dinegosiasikan, pemerintah perlu melakukan upaya lobi.


“Harusnya pemerintah Indonesia melobi supaya memberikan keringanan dan kemudahan,” ucap Fadli dilansir laman resmi DPR RI.

 

Seperti diketahui Otoritas Zakat dan Pajak di Arab Saudi mengenakan PPN 5 persen terhitung mulai 1 Januari ini. Semua barang dan jasa, seperti makanan, minuman, transportasi lokal, minyak dan produk-produk turunan, hotel dan jasa penginapan, layanan telekomunikasi, serta asuransi mengalami kenaikan. Sektor-sektor tersebut bersentuhan dengan kepentingan jamaah haji dan umroh Indonesia di Arab Saudi.

 

“Pemerintah bisa melakukan efisiensi dari dana haji sekarang. Pungli-pungli perlu diberantas dan dana-dana yang tidak efisien perlu disingkirkan. Kalau bisa tidak menaikkan dana haji. Lakukan strategi yang membuat jamaah haji kita mendapat fasilitas yang sama dengan dana yang ada,” ujar Fadli. 




 

BERITA LAINNYA



Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Ini Kata Umuh Soal Pengganti Gomez
Kamis 13 Desember 2018
PERSIB


Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Narkoba Senilai Rp 21 Miliar Dimusnahkan
Selasa 11 Desember 2018
Kota Bandung


Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

 

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi