Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi  




Senin 25 Juni 2018

01:53 WIB

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
@prfmnews

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
PRFMNewsChannel

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
Selasa 09 Januari 2018, 12:14 WIB

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi




Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Laman resmi DPR RI

BANDUNG, (PRFM) – Pemerintah Indonesia diminta segera melobi pemerintah Arab Saudi terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen. Hal ini dilakukan  agar tidak berdampak pada biaya haji dan umroh bagi jamaah Indonesia. 


Demikian disampaikan Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di ruang kerjanya, usai menerima Dubes Kazkstan, Senin (8/1/2018).


“Perlu ada upaya lobi dari pemerintah kita kepada pemerintah Arab Saudi. Efisiensi anggaran haji juga perlu dilakukan,” lanjutnya.


Fadli menilai, kebijakan Arab Saudi ini bisa menjadi ketetapan yang universal dan tidak bisa dielakkan. Namun, selagi masih bisa dinegosiasikan, pemerintah perlu melakukan upaya lobi.


“Harusnya pemerintah Indonesia melobi supaya memberikan keringanan dan kemudahan,” ucap Fadli dilansir laman resmi DPR RI.

 

Seperti diketahui Otoritas Zakat dan Pajak di Arab Saudi mengenakan PPN 5 persen terhitung mulai 1 Januari ini. Semua barang dan jasa, seperti makanan, minuman, transportasi lokal, minyak dan produk-produk turunan, hotel dan jasa penginapan, layanan telekomunikasi, serta asuransi mengalami kenaikan. Sektor-sektor tersebut bersentuhan dengan kepentingan jamaah haji dan umroh Indonesia di Arab Saudi.

 

“Pemerintah bisa melakukan efisiensi dari dana haji sekarang. Pungli-pungli perlu diberantas dan dana-dana yang tidak efisien perlu disingkirkan. Kalau bisa tidak menaikkan dana haji. Lakukan strategi yang membuat jamaah haji kita mendapat fasilitas yang sama dengan dana yang ada,” ujar Fadli. 




Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

 

BERITA TERKAIT


Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
 

BERITA PILIHAN


Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

 

BERITA LAINNYA

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Program Carpooling, Jemput Anak Sekolah Via Aplikasi
Minggu 24 Juni 2018


Melenceng dari Tujuan Awal, Dishub Evaluasi CFD dan CFN
Minggu 24 Juni 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi PPDB 2018 Jalur Prestasi, Uji Kompetensi dan Perhitungan Skor Akhir
Minggu 24 Juni 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Ada Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kampanye di Masa Tenang
Minggu 24 Juni 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Panwaslu Kabupaten Bandung Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Minggu 24 Juni 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Antrean Online Permohonan Paspor Dibuka Kembali 24 Juni 2018
Sabtu 23 Juni 2018 Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

 

 

BERITA TERKAIT

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
Selasa 09 Januari 2018, 12:14 WIB

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi
Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi


Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Laman resmi DPR RI


BANDUNG, (PRFM) – Pemerintah Indonesia diminta segera melobi pemerintah Arab Saudi terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen. Hal ini dilakukan  agar tidak berdampak pada biaya haji dan umroh bagi jamaah Indonesia. 


Demikian disampaikan Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di ruang kerjanya, usai menerima Dubes Kazkstan, Senin (8/1/2018).


“Perlu ada upaya lobi dari pemerintah kita kepada pemerintah Arab Saudi. Efisiensi anggaran haji juga perlu dilakukan,” lanjutnya.


Fadli menilai, kebijakan Arab Saudi ini bisa menjadi ketetapan yang universal dan tidak bisa dielakkan. Namun, selagi masih bisa dinegosiasikan, pemerintah perlu melakukan upaya lobi.


“Harusnya pemerintah Indonesia melobi supaya memberikan keringanan dan kemudahan,” ucap Fadli dilansir laman resmi DPR RI.

 

Seperti diketahui Otoritas Zakat dan Pajak di Arab Saudi mengenakan PPN 5 persen terhitung mulai 1 Januari ini. Semua barang dan jasa, seperti makanan, minuman, transportasi lokal, minyak dan produk-produk turunan, hotel dan jasa penginapan, layanan telekomunikasi, serta asuransi mengalami kenaikan. Sektor-sektor tersebut bersentuhan dengan kepentingan jamaah haji dan umroh Indonesia di Arab Saudi.

 

“Pemerintah bisa melakukan efisiensi dari dana haji sekarang. Pungli-pungli perlu diberantas dan dana-dana yang tidak efisien perlu disingkirkan. Kalau bisa tidak menaikkan dana haji. Lakukan strategi yang membuat jamaah haji kita mendapat fasilitas yang sama dengan dana yang ada,” ujar Fadli. 




 

BERITA LAINNYA



Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018
Piala Dunia 2018


Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi

 

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Soal PPN 5%, Pemerintah Perlu Melobi Arab Saudi