Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum  




Rabu 18 Januari 2017

00:18 WIB

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
@prfmnews

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
PRFMNewsChannel

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Rabu 11 Januari 2017, 11:18 WIB

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum




Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Ilustrasi


BANDUNG (PRFM) - Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, dan Wakil Ketua PWNU Jabar, sekaligus Dosen HI Unpad, Ki Agus Zaenal Mubarok menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan sarana dan aparatus hukum terkait penyewaan pulau.

Ia mengungkapkan ada beberapa pulau seperi di DKI Jakarta, Nusa Tenggara, dan Kalimantan yang sudah dikuasai asing.

"Kita tidak bisa masuk melakukan pengawasan, seolah-olah mereka sudah membeli," ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menambahkan pemerintah harus mempersiapkan perangkat hukum dan administrasi sehingga tidak rentan terhadap kedaulatan nasional secara umum. Pemerintah harus melakukan pengawasan atau monitoring secara ketat.

"Kalau sudah masuk asing harus dikontrol dengan ketat. Jika kita belum siap, maka kita akan mendapatkan kondisi yang konter produktif . Hal ini akan menimbulkan masalah baru terkait penguasaan pulau itu," ujarnya.
Ia menambahkan, konteks penguasaan pulau tidak boleh melanggar kedaulatan, pemerintah harus memilliki kontrol secara langsung.

"Terkait kontrak yang tidak sebentar dan bisa puluhan tahun,  pengawasan dan aturan yang spesifik serta jelas harus ada. Meskipun payung hukumnya sudah ada, tapi itu sifatnya general," pungkasnya.



Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

 

BERITA TERKAIT


C-Generation, Gaul Gak Musti Amburadul

Selasa 06 September 2016

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
 

BERITA PILIHAN


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

 

BERITA LAINNYA

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Ini Tim Samsul Arif Untuk Musim 2017
Selasa 17 Januari 2017


Persib Batal Rekrut Alex Willian Costa
Selasa 17 Januari 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Dedi Mulyadi Ingin Purwakarta Hasilkan Atlit Berkualitas
Selasa 17 Januari 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Kabupaten Purwakarta Tambah Pusat Kebugaran Olahraga
Selasa 17 Januari 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Perizinan Pembangunan Eks Palaguna Belum Sampai Tahap IMB
Selasa 17 Januari 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Sesuai Kriteria Djanur, Erick Weeks Suksesor Flores?
Selasa 17 Januari 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Ini Target Bek Persib Pada ISL 2017
Senin 16 Januari 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

 

 

BERITA TERKAIT

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Rabu 11 Januari 2017, 11:18 WIB

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Ilustrasi



BANDUNG (PRFM) - Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, dan Wakil Ketua PWNU Jabar, sekaligus Dosen HI Unpad, Ki Agus Zaenal Mubarok menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan sarana dan aparatus hukum terkait penyewaan pulau.

Ia mengungkapkan ada beberapa pulau seperi di DKI Jakarta, Nusa Tenggara, dan Kalimantan yang sudah dikuasai asing.

"Kita tidak bisa masuk melakukan pengawasan, seolah-olah mereka sudah membeli," ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menambahkan pemerintah harus mempersiapkan perangkat hukum dan administrasi sehingga tidak rentan terhadap kedaulatan nasional secara umum. Pemerintah harus melakukan pengawasan atau monitoring secara ketat.

"Kalau sudah masuk asing harus dikontrol dengan ketat. Jika kita belum siap, maka kita akan mendapatkan kondisi yang konter produktif . Hal ini akan menimbulkan masalah baru terkait penguasaan pulau itu," ujarnya.
Ia menambahkan, konteks penguasaan pulau tidak boleh melanggar kedaulatan, pemerintah harus memilliki kontrol secara langsung.

"Terkait kontrak yang tidak sebentar dan bisa puluhan tahun,  pengawasan dan aturan yang spesifik serta jelas harus ada. Meskipun payung hukumnya sudah ada, tapi itu sifatnya general," pungkasnya.



 

BERITA LAINNYA



Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Ini Tim Samsul Arif Untuk Musim 2017
Selasa 17 Januari 2017
PERSIB


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Persib Batal Rekrut Alex Willian Costa
Selasa 17 Januari 2017
PERSIB


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Dedi Mulyadi Ingin Purwakarta Hasilkan Atlit Berkualitas
Selasa 17 Januari 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Kabupaten Purwakarta Tambah Pusat Kebugaran Olahraga
Selasa 17 Januari 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

 

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum