Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum  




Jumat 31 Maret 2017

07:31 WIB

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
@prfmnews

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
PRFMNewsChannel

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Rabu 11 Januari 2017, 11:18 WIB

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum




Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Ilustrasi


BANDUNG (PRFM) - Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, dan Wakil Ketua PWNU Jabar, sekaligus Dosen HI Unpad, Ki Agus Zaenal Mubarok menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan sarana dan aparatus hukum terkait penyewaan pulau.

Ia mengungkapkan ada beberapa pulau seperi di DKI Jakarta, Nusa Tenggara, dan Kalimantan yang sudah dikuasai asing.

"Kita tidak bisa masuk melakukan pengawasan, seolah-olah mereka sudah membeli," ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menambahkan pemerintah harus mempersiapkan perangkat hukum dan administrasi sehingga tidak rentan terhadap kedaulatan nasional secara umum. Pemerintah harus melakukan pengawasan atau monitoring secara ketat.

"Kalau sudah masuk asing harus dikontrol dengan ketat. Jika kita belum siap, maka kita akan mendapatkan kondisi yang konter produktif . Hal ini akan menimbulkan masalah baru terkait penguasaan pulau itu," ujarnya.
Ia menambahkan, konteks penguasaan pulau tidak boleh melanggar kedaulatan, pemerintah harus memilliki kontrol secara langsung.

"Terkait kontrak yang tidak sebentar dan bisa puluhan tahun,  pengawasan dan aturan yang spesifik serta jelas harus ada. Meskipun payung hukumnya sudah ada, tapi itu sifatnya general," pungkasnya.



Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

 

BERITA TERKAIT


C-Generation, Gaul Gak Musti Amburadul

Selasa 06 September 2016

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
 

BERITA PILIHAN


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

 

BERITA LAINNYA

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Dedi Upayakan Bantuan Bagi Penghuni Gubuk Kumuh Ini
Kamis 30 Maret 2017


Temui Dedi, Ustadz Solmed Bicara Pilgub Jabar
Kamis 30 Maret 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Pemkab Purwakarta Selidiki Kasus KTP Palsu EK
Kamis 30 Maret 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Ridwan Kamil Doakan Fahri dari Masjid Nabawi
Kamis 30 Maret 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Pesan Angkot Online Bisa Masuk ke Perumahan
Kamis 30 Maret 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Netty Heryawan : Apapun Masalahnya Bisa Diketahui dengan Komunikasi
Kamis 30 Maret 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Dedi Mulyadi Beri Bantuan Warga Yang Tinggal di Gubuk
Kamis 30 Maret 2017 Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

 

 

BERITA TERKAIT

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Rabu 11 Januari 2017, 11:18 WIB

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum
Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Ilustrasi



BANDUNG (PRFM) - Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, dan Wakil Ketua PWNU Jabar, sekaligus Dosen HI Unpad, Ki Agus Zaenal Mubarok menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan sarana dan aparatus hukum terkait penyewaan pulau.

Ia mengungkapkan ada beberapa pulau seperi di DKI Jakarta, Nusa Tenggara, dan Kalimantan yang sudah dikuasai asing.

"Kita tidak bisa masuk melakukan pengawasan, seolah-olah mereka sudah membeli," ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia menambahkan pemerintah harus mempersiapkan perangkat hukum dan administrasi sehingga tidak rentan terhadap kedaulatan nasional secara umum. Pemerintah harus melakukan pengawasan atau monitoring secara ketat.

"Kalau sudah masuk asing harus dikontrol dengan ketat. Jika kita belum siap, maka kita akan mendapatkan kondisi yang konter produktif . Hal ini akan menimbulkan masalah baru terkait penguasaan pulau itu," ujarnya.
Ia menambahkan, konteks penguasaan pulau tidak boleh melanggar kedaulatan, pemerintah harus memilliki kontrol secara langsung.

"Terkait kontrak yang tidak sebentar dan bisa puluhan tahun,  pengawasan dan aturan yang spesifik serta jelas harus ada. Meskipun payung hukumnya sudah ada, tapi itu sifatnya general," pungkasnya.



 

BERITA LAINNYA



Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Dedi Upayakan Bantuan Bagi Penghuni Gubuk Kumuh Ini
Kamis 30 Maret 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Temui Dedi, Ustadz Solmed Bicara Pilgub Jabar
Kamis 30 Maret 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Pemkab Purwakarta Selidiki Kasus KTP Palsu EK
Kamis 30 Maret 2017
Purwakarta Istimewa


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Ridwan Kamil Doakan Fahri dari Masjid Nabawi
Kamis 30 Maret 2017
Kota Bandung


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Pesan Angkot Online Bisa Masuk ke Perumahan
Kamis 30 Maret 2017
Kota Bandung


Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum

 

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Soal Sewa Pulau, Pemerintah Harus Siapkan Perangkat Hukum