Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat  




Sabtu 21 Juli 2018

16:57 WIB

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat
@prfmnews

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat
PRFMNewsChannel

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat
Senin 16 April 2018, 18:26 WIB
Pilkada 2018

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat
Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat




Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Foto Oleh : Ilustrasi/net

BANDUNG, (PRFM) - Masyarakat diminta untuk ikut mengawasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang wajib disampaikan setiap tahunnya. LHKPN menjadi penting, sebab bisa dijadikan tolak ukur kepatuhan seorang pejabat negara untuk transparan melaporkan harta kekayaannya.


Hal ini diungkapkan Spesialis LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Widiarti usai acara FGD "Mengawal Pilkada 2018 Berintegritas di Jawa Barat", di Aula Setia Permana KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung, Senin (16/4/2018). Sejumlah elemen masyarakat anti korupsi dilibatkan dalam forum diskusi tersebut.


"LHKPN penting untuk diketahui, terutama kepatuhan penyelenggara negara. Ini sesuai dengan kewajiban Undang-undang. Untuk mendorong kepatuhan 100 persen itu butuh peran serta masyarakat," ujar Dian.


Keterkaitannya dengan Pilkada serentak 2018 tentu menurutnya, setiap kandidat calon kepala daerah wajib melaporkan LHKPN ketika mengikuti proses Pilkada. Laporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui website https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/.


"Jadi semua wajib diumumkan dan diperiksa, kemudian masyarakat bisa melihat apakah yang bersangkutan jujur atau tidak dalam LHKPN. Karena kalau punya calon kepala daerah yang ngga patuh, bisa dinilai (layak) dipilih atau tidak," tambahnya.


Sejauh ini berdasarkan data KPK, penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN sifatnya fluktuatif, terkadang meningkat atau menurun tiap tahunnya.


Oleh karena itu, perlu ada sanksi tegas yang diberikan kepada wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN setiap tahunnya.


"Sekarang kan dari undang-undang hanya sanksi administratif, kita mendorong supaya ada sanksi tegas. Misalnya pemotongan tunjangan kinerja, atau dikenai SP, atau penurunan jabatan satu level. Kita dorong agar patuh semua," tegasnya.


Namun demikian, untuk terus meningkatkan jumlah penyelenggara negara yang patuh melaporkan LHKPN. Dituturkannya, itu semua tergantung kebijakan kepala daerah untuk bisa mendorong jajarannya patuh LHKPN.


"Intinya kepala daerah harus mendorong bawahannya untuk patuh melaporkan LHKPN, harus ada sanksi," tukasnya.



Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

 

BERITA TERKAIT


Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat
 

BERITA PILIHAN


Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

 

BERITA LAINNYA

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

Pengamat Nilai Rentan Terjadi Aktivitas Suap di Lembaga Penegak Hukum
Sabtu 21 Juli 2018


Pengamat Nilai Rentan Terjadi Aktivitas Suap di Lembaga Penegak Hukum
Sabtu 21 Juli 2018 Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat Kebijakan Penertiban KJA di Cirata Harusnya Libatkan Semua Pihak Terkait
Sabtu 21 Juli 2018 Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat Foto Unik Yang Menampilkan Pandangan Langka di Masa Lalu Jepang
Sabtu 21 Juli 2018 Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat OTT Kalapas Sukamiskin, KPK Sita Uang Tunai, Valas dan Kendaraan
Sabtu 21 Juli 2018 Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat OTT Kalapas Sukamiskin, KPK Sita Uang Tunai, Valas dan Kendaraan
Sabtu 21 Juli 2018 Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat Aplikasi Koalisi Pejalan Kaki Siap Tampung Keluhan Masyarakat Soal Walkability
Sabtu 21 Juli 2018 Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

 

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat
Senin 16 April 2018, 18:26 WIB
Pilkada 2018

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat
Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat


Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Sumber Foto : Ilustrasi/net


BANDUNG, (PRFM) - Masyarakat diminta untuk ikut mengawasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang wajib disampaikan setiap tahunnya. LHKPN menjadi penting, sebab bisa dijadikan tolak ukur kepatuhan seorang pejabat negara untuk transparan melaporkan harta kekayaannya.


Hal ini diungkapkan Spesialis LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Widiarti usai acara FGD "Mengawal Pilkada 2018 Berintegritas di Jawa Barat", di Aula Setia Permana KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung, Senin (16/4/2018). Sejumlah elemen masyarakat anti korupsi dilibatkan dalam forum diskusi tersebut.


"LHKPN penting untuk diketahui, terutama kepatuhan penyelenggara negara. Ini sesuai dengan kewajiban Undang-undang. Untuk mendorong kepatuhan 100 persen itu butuh peran serta masyarakat," ujar Dian.


Keterkaitannya dengan Pilkada serentak 2018 tentu menurutnya, setiap kandidat calon kepala daerah wajib melaporkan LHKPN ketika mengikuti proses Pilkada. Laporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui website https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/.


"Jadi semua wajib diumumkan dan diperiksa, kemudian masyarakat bisa melihat apakah yang bersangkutan jujur atau tidak dalam LHKPN. Karena kalau punya calon kepala daerah yang ngga patuh, bisa dinilai (layak) dipilih atau tidak," tambahnya.


Sejauh ini berdasarkan data KPK, penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN sifatnya fluktuatif, terkadang meningkat atau menurun tiap tahunnya.


Oleh karena itu, perlu ada sanksi tegas yang diberikan kepada wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN setiap tahunnya.


"Sekarang kan dari undang-undang hanya sanksi administratif, kita mendorong supaya ada sanksi tegas. Misalnya pemotongan tunjangan kinerja, atau dikenai SP, atau penurunan jabatan satu level. Kita dorong agar patuh semua," tegasnya.


Namun demikian, untuk terus meningkatkan jumlah penyelenggara negara yang patuh melaporkan LHKPN. Dituturkannya, itu semua tergantung kebijakan kepala daerah untuk bisa mendorong jajarannya patuh LHKPN.


"Intinya kepala daerah harus mendorong bawahannya untuk patuh melaporkan LHKPN, harus ada sanksi," tukasnya.



 

BERITA LAINNYA



Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat

 

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Tahun Pilkada, Masyarakat Diminta Awasi Pelaporan Harta Kekayaan Kandidat