Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum  




Senin 25 Maret 2019

09:20 WIB

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum
@prfmnews

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum
PRFMNewsChannel

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum
Sabtu 16 Maret 2019, 08:01 WIB

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum
Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum




Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

Redaksi Oleh : Haidar Syahid Rais
Foto Oleh : Pikiran Rakyat

Foto: Ilustrasi proyek pembangunan.

BANDUNG, (PRFM) - Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat yang dibentuk Ridwan Kamil menimbulkan sejulmah polemik. Bukan polemik dari segi politik, namun aturan yang mendasari pembentukan TAP ini dinilai masih belum jelas.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana mengatakan, untuk mengakhiri polemik tersebut perlu adanya sikap dari Pemerintah Provinsi untuk menerapkan aturan yang lebih eksplisit. Sehingga, opini yang menyeruak dari masyarakat dapat terjawab dengan lebih tegas.

Dan menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah membentuk tim serupa yang berjumlahkan puluhan orang. Karena belum adanya aturan yang tercantum secara definitif, Mendagri dan Menpan RB pun sempat berbeda pandangan.

"Payung hukumnya relatif belum jelas. Pada kasus Anies Baswedan itu pak Mendagri itu adalah satu diskresi. Sementara Menpan RB mengatakan yang disebut staf khusus karena bagian dari politik hanya melekat pada presiden tidak pada pemerintah daerah," kata Dan saat on air di PRFM, Jumat (15/3/2019).

Selain itu, Dan menilai Gubernur Ridwan Kamil harus transparan dalam memberikan informasi terkait dengan kinerja TAP pada masyarakat. Agar, TAP yang ada tidak tumpang tindih dengan kinerja pemerintah yang sudah menjadi tupoksi dari birokrasi.

Lebih lanjut, Dan mengatakan keterbukaan pun dalam urusan anggaran pun harus dilakukan pemerintah Jawa Barat. Sebab, menurut Dan TAP dibiayai menggunakan uang dari masyarakat.

"Ketika ada pembentukan tim maka menjadi penting, karena tim itu dibiayai menggunakan uang dari masyarakat maka harus lebih jelas, apa ukuran kerja tim tersebut. Bagaimana proses pembiayaan dan seterusnya," papar Dan.



Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

 

BERITA TERKAIT


Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum
 

BERITA PILIHAN


Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

 

BERITA LAINNYA

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

Gagal Lolos Kualifikasi AFC U-23, Legenda Kritik Permainan Timnas
Senin 25 Maret 2019


Ada 29 Ribu Pesantren, Presiden Harap RUU Pesantren Segera Selesai
Minggu 24 Maret 2019 Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum Fabiano Akan Mudah Berkomunikasi dengan Pemain Lain
Minggu 24 Maret 2019 Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum Fabiano Dinilai Dapat Bermain Apik Diusia yang Tak Muda Lagi
Minggu 24 Maret 2019 Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum Fabiano Datang, Persib Belum Hentikan Perburuan Pemain
Minggu 24 Maret 2019 Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum Setiap Harinya 20 Orang Indonesia Meninggal Akibat Kanker
Sabtu 23 Maret 2019 Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum Warga Heran Pemkot Tak Juga Angkat Lurah Batununggal
Sabtu 23 Maret 2019 Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

 

 

BERITA TERKAIT

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum
Sabtu 16 Maret 2019, 08:01 WIB

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum
Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum


Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

Redaksi Oleh : Haidar Syahid Rais
Sumber Foto : Pikiran Rakyat


Foto: Ilustrasi proyek pembangunan.

BANDUNG, (PRFM) - Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat yang dibentuk Ridwan Kamil menimbulkan sejulmah polemik. Bukan polemik dari segi politik, namun aturan yang mendasari pembentukan TAP ini dinilai masih belum jelas.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana mengatakan, untuk mengakhiri polemik tersebut perlu adanya sikap dari Pemerintah Provinsi untuk menerapkan aturan yang lebih eksplisit. Sehingga, opini yang menyeruak dari masyarakat dapat terjawab dengan lebih tegas.

Dan menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah membentuk tim serupa yang berjumlahkan puluhan orang. Karena belum adanya aturan yang tercantum secara definitif, Mendagri dan Menpan RB pun sempat berbeda pandangan.

"Payung hukumnya relatif belum jelas. Pada kasus Anies Baswedan itu pak Mendagri itu adalah satu diskresi. Sementara Menpan RB mengatakan yang disebut staf khusus karena bagian dari politik hanya melekat pada presiden tidak pada pemerintah daerah," kata Dan saat on air di PRFM, Jumat (15/3/2019).

Selain itu, Dan menilai Gubernur Ridwan Kamil harus transparan dalam memberikan informasi terkait dengan kinerja TAP pada masyarakat. Agar, TAP yang ada tidak tumpang tindih dengan kinerja pemerintah yang sudah menjadi tupoksi dari birokrasi.

Lebih lanjut, Dan mengatakan keterbukaan pun dalam urusan anggaran pun harus dilakukan pemerintah Jawa Barat. Sebab, menurut Dan TAP dibiayai menggunakan uang dari masyarakat.

"Ketika ada pembentukan tim maka menjadi penting, karena tim itu dibiayai menggunakan uang dari masyarakat maka harus lebih jelas, apa ukuran kerja tim tersebut. Bagaimana proses pembiayaan dan seterusnya," papar Dan.



 

BERITA LAINNYA



Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum

 

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Untuk Hentikan Polemik, TAP Harus Segera Miliki Payung Hukum