Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat  




Jumat 23 Februari 2018

08:03 WIB

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
@prfmnews

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
PRFMNewsChannel

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
Sabtu 10 Februari 2018, 07:32 WIB

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat




Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Laman resmi DPR RI

BANDUNG, (PRFM) - Wacana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk zakat dinilai tidak tepat. Hal tersebut akan menimbulkan polemik karena diusulkan di tahun politik. Publik bisa saja menduga bahwa pemotongan ini hanya untuk menutup defesit anggaran.


Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (9/2/2018).

 

“Ada anggapan pemerintah sedang mencari dana untuk menambal defisit anggaran saat ini. Wacana ini sangat tidak tepat dan perlu kajian berulang-ulang. Apalagi itu dicetuskan di tahun politik. Sangat sensitif sehingga perlu kehati-hatian penuh, karena potensinya tidak sedikit, bisa mencapai di atas Rp 200 triliun,” tuturnya.

 

Heri menilai, zakat merupakan wilayah privat yang bersifat sukarela. Tidak semua ASN wajib berzakat. Ada kelompok ASN yang justru berhak menerima zakat.

 

“Kalau kita pakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 sebesar Rp 576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp 49.003.435 per tahun atau per bulannya sebesar Rp 4 juta. Artinya, ASN dengan penghasilan minimal Rp 4 juta per bulan dikenai potongan zakat. Dengan gaji sebesar itu banyak ASN yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya karena alasan macam-macam, dari kebutuhan harian, bayar sekolah anak, sampai bayar kredit, dan utang,” ungkapnya.

 

Menurut Heri, mekanisme pemotongan zakat sebaiknya ditentukan setelah jumlah pendapatan ASN dipotong semua pengeluaran kebutuhan dasarnya. Dari sinilah negara baru bisa menetapkan seorang ASN telah berkewajiban mengeluarkan zakat profesi.

 

“Ketimbang berpolemik terkait mekanisme memungut zakat dari penghasilan, sebaiknya pemerintah membenahi mekanisme pengelolaan zakat agar lebih profesional dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan umat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah akan lebih baik," tandasnya dilansir laman resmi DPR RI.




Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

 

BERITA TERKAIT


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
 

BERITA PILIHAN


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

 

BERITA LAINNYA

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

PW Persis Jabar Bantah Dukung Salah Satu Paslon Cagub-Cawagub Jabar
Kamis 22 Februari 2018


Sambangi Kebon Jeruk, Yana: Insya Allah Ke Depan Akan Bangun Rusun
Kamis 22 Februari 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Kunjungi Warga Arcamanik, Oded Sosialisasikan Visi Misi
Kamis 22 Februari 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Ke Pasar Pamanukan, Ridwan Kamil Belanja Masalah
Kamis 22 Februari 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Blusukan di Pasar Pamanukan, Emil Promosikan Nanas Subang dengan Gaya Vlogger
Kamis 22 Februari 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Blusukan di Pasar Pamanukan, Emil Promosikan Nanas Subang dengan Gaya Vlogger
Kamis 22 Februari 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat RINDU Didukung Forum Komunikasi Guru Ngaji
Kamis 22 Februari 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

 

 

BERITA TERKAIT

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
Sabtu 10 Februari 2018, 07:32 WIB

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Laman resmi DPR RI


BANDUNG, (PRFM) - Wacana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk zakat dinilai tidak tepat. Hal tersebut akan menimbulkan polemik karena diusulkan di tahun politik. Publik bisa saja menduga bahwa pemotongan ini hanya untuk menutup defesit anggaran.


Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (9/2/2018).

 

“Ada anggapan pemerintah sedang mencari dana untuk menambal defisit anggaran saat ini. Wacana ini sangat tidak tepat dan perlu kajian berulang-ulang. Apalagi itu dicetuskan di tahun politik. Sangat sensitif sehingga perlu kehati-hatian penuh, karena potensinya tidak sedikit, bisa mencapai di atas Rp 200 triliun,” tuturnya.

 

Heri menilai, zakat merupakan wilayah privat yang bersifat sukarela. Tidak semua ASN wajib berzakat. Ada kelompok ASN yang justru berhak menerima zakat.

 

“Kalau kita pakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 sebesar Rp 576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp 49.003.435 per tahun atau per bulannya sebesar Rp 4 juta. Artinya, ASN dengan penghasilan minimal Rp 4 juta per bulan dikenai potongan zakat. Dengan gaji sebesar itu banyak ASN yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya karena alasan macam-macam, dari kebutuhan harian, bayar sekolah anak, sampai bayar kredit, dan utang,” ungkapnya.

 

Menurut Heri, mekanisme pemotongan zakat sebaiknya ditentukan setelah jumlah pendapatan ASN dipotong semua pengeluaran kebutuhan dasarnya. Dari sinilah negara baru bisa menetapkan seorang ASN telah berkewajiban mengeluarkan zakat profesi.

 

“Ketimbang berpolemik terkait mekanisme memungut zakat dari penghasilan, sebaiknya pemerintah membenahi mekanisme pengelolaan zakat agar lebih profesional dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan umat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah akan lebih baik," tandasnya dilansir laman resmi DPR RI.




 

BERITA LAINNYA



Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Sambangi Kebon Jeruk, Yana: Insya Allah Ke Depan Akan Bangun Rusun
Kamis 22 Februari 2018
Pilwalkot Bandung 2018


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Kunjungi Warga Arcamanik, Oded Sosialisasikan Visi Misi
Kamis 22 Februari 2018
Pilwalkot Bandung 2018


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Ke Pasar Pamanukan, Ridwan Kamil Belanja Masalah
Kamis 22 Februari 2018
Pilgub Jabar 2018


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

 

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat