Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat  




Jumat 25 Mei 2018

14:28 WIB

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
@prfmnews

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
PRFMNewsChannel

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
Sabtu 10 Februari 2018, 07:32 WIB

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat




Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Laman resmi DPR RI

BANDUNG, (PRFM) - Wacana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk zakat dinilai tidak tepat. Hal tersebut akan menimbulkan polemik karena diusulkan di tahun politik. Publik bisa saja menduga bahwa pemotongan ini hanya untuk menutup defesit anggaran.


Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (9/2/2018).

 

“Ada anggapan pemerintah sedang mencari dana untuk menambal defisit anggaran saat ini. Wacana ini sangat tidak tepat dan perlu kajian berulang-ulang. Apalagi itu dicetuskan di tahun politik. Sangat sensitif sehingga perlu kehati-hatian penuh, karena potensinya tidak sedikit, bisa mencapai di atas Rp 200 triliun,” tuturnya.

 

Heri menilai, zakat merupakan wilayah privat yang bersifat sukarela. Tidak semua ASN wajib berzakat. Ada kelompok ASN yang justru berhak menerima zakat.

 

“Kalau kita pakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 sebesar Rp 576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp 49.003.435 per tahun atau per bulannya sebesar Rp 4 juta. Artinya, ASN dengan penghasilan minimal Rp 4 juta per bulan dikenai potongan zakat. Dengan gaji sebesar itu banyak ASN yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya karena alasan macam-macam, dari kebutuhan harian, bayar sekolah anak, sampai bayar kredit, dan utang,” ungkapnya.

 

Menurut Heri, mekanisme pemotongan zakat sebaiknya ditentukan setelah jumlah pendapatan ASN dipotong semua pengeluaran kebutuhan dasarnya. Dari sinilah negara baru bisa menetapkan seorang ASN telah berkewajiban mengeluarkan zakat profesi.

 

“Ketimbang berpolemik terkait mekanisme memungut zakat dari penghasilan, sebaiknya pemerintah membenahi mekanisme pengelolaan zakat agar lebih profesional dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan umat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah akan lebih baik," tandasnya dilansir laman resmi DPR RI.




Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

 

BERITA TERKAIT


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
 

BERITA PILIHAN


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

 

BERITA LAINNYA

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Demiz: Masyarakat Harus Siap Menerima Kehadiran BIJB
Jumat 25 Mei 2018


Ini Hal yang Diwaspadai Gomez Dari Bali United
Jumat 25 Mei 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Inggris Mencari Peruntungan di Rusia
Jumat 25 Mei 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Pemkot Bandung Komitmen Tangani Kemiskinan
Jumat 25 Mei 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Lupakan Kemenangan Atas PSM, Persib Fokus Hadapi Bali United
Jumat 25 Mei 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Lembaga Survei Ilma Sebut Peta Persaingan Pilgub Jabar Masih Bersifat Dinamis
Jumat 25 Mei 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Mendaki Gunung Saat Puasa, Kenapa Tidak?
Kamis 24 Mei 2018 Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

 

 

BERITA TERKAIT

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
Sabtu 10 Februari 2018, 07:32 WIB

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat
Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Laman resmi DPR RI


BANDUNG, (PRFM) - Wacana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk zakat dinilai tidak tepat. Hal tersebut akan menimbulkan polemik karena diusulkan di tahun politik. Publik bisa saja menduga bahwa pemotongan ini hanya untuk menutup defesit anggaran.


Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (9/2/2018).

 

“Ada anggapan pemerintah sedang mencari dana untuk menambal defisit anggaran saat ini. Wacana ini sangat tidak tepat dan perlu kajian berulang-ulang. Apalagi itu dicetuskan di tahun politik. Sangat sensitif sehingga perlu kehati-hatian penuh, karena potensinya tidak sedikit, bisa mencapai di atas Rp 200 triliun,” tuturnya.

 

Heri menilai, zakat merupakan wilayah privat yang bersifat sukarela. Tidak semua ASN wajib berzakat. Ada kelompok ASN yang justru berhak menerima zakat.

 

“Kalau kita pakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 sebesar Rp 576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp 49.003.435 per tahun atau per bulannya sebesar Rp 4 juta. Artinya, ASN dengan penghasilan minimal Rp 4 juta per bulan dikenai potongan zakat. Dengan gaji sebesar itu banyak ASN yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya karena alasan macam-macam, dari kebutuhan harian, bayar sekolah anak, sampai bayar kredit, dan utang,” ungkapnya.

 

Menurut Heri, mekanisme pemotongan zakat sebaiknya ditentukan setelah jumlah pendapatan ASN dipotong semua pengeluaran kebutuhan dasarnya. Dari sinilah negara baru bisa menetapkan seorang ASN telah berkewajiban mengeluarkan zakat profesi.

 

“Ketimbang berpolemik terkait mekanisme memungut zakat dari penghasilan, sebaiknya pemerintah membenahi mekanisme pengelolaan zakat agar lebih profesional dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan umat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah akan lebih baik," tandasnya dilansir laman resmi DPR RI.




 

BERITA LAINNYA



Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Demiz: Masyarakat Harus Siap Menerima Kehadiran BIJB
Jumat 25 Mei 2018
Pilgub Jabar 2018


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Inggris Mencari Peruntungan di Rusia
Jumat 25 Mei 2018
Piala Dunia 2018


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Pemkot Bandung Komitmen Tangani Kemiskinan
Jumat 25 Mei 2018
Kota Bandung


Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat

 

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Wacana Pemotongan Zakat ASN Dinilai Tidak Tepat